Bursa Transfer PNS ke Kementerian Baru Dibuka sebelum Desember 2024

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyiapkan penataan aparatur sipil negara (ASN), atau bursa transfer PNS untuk mengisi kementerian baru di Kabinet Merah Putih.

Kepala Biro Data, Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce memproyeksikan, proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

"Secepatnya. Harus selesai sebelum ganti tahun. Dua sampai tiga minggu (rampung), sebelum Desember sudah selesai," ujar Averrouce kepada Liputan6.com, Kamis (24/10/2024).

Untuk skema pemindahannya, ia memberi contoh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang lenyap dalam kabinet baru.

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto pun telah membentuk dua kementerian koordinator baru, yakni Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Kemenko Pangan. Nantinya, para PNS di Kemenko Marves akan dipindahkan ke dua kemenko baru ini.

"Berpindah ngikutin tugas dan fungsinya, nanti dikirimkan sesuai dengan aspeknya. Kalau misalnya terkait dengan infrastruktur, tentunya di Kemenko Infrastruktur. Misalnya Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur (dan Transportasi), ya ke sana," bebernya.

"Misalnya juga ada (Deputi) Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan. Kan nanti masuk ke Kemenko Pangan," dia menambahkan.

Meskipun berpindah kantor, pemerintah berupaya proses pemindahan ASN ini tidak merugikan siapapun. Dengan menempatkan PNS tidak jauh dari peran yang dijalani sebelumnya.

"Pokoknya tidak merugikan siapa-siapa. Nanti dikonsolidasikan ke kementerian koordinator baru. Tugas dan fungsinya nanti beralih, dan SDM-nya kita alihkan juga, tapi jangan merugikan SDM yang ada," tutur Averrouce.

Sebelumnya, setelah dilantik kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ketiga menjadi Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Rapat Koordinasi Restrukturisasi RKAKL dan DIPA 2024-2025 serta Penataan BMN Kementerian/Lembaga, dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden RI ke-8.

"Memulai agenda pagi ini dengan menghadiri rapat strategis bersama K/L dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden @prabowo dan Wakil Presiden @gibran_rakabuming," kata Sri Mulyani dikutip dari media sosial instagram pribadinya, Rabu (23/10/2024).

Menurut Sri Mulyani, dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa TA 2024 dan TA 2025. Hal tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat.

Menkeu Sri Mulyani mengajak agar semua K/L berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik.

"Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan. @kemenkeuri bersama @bappenasri, dan @kemenpanrb akan terus bersinergi sehingga restrukturisasi dari K/L ini juga dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien," ujar dia.

Menkeu Sri Mulyani pun mengajak semua pihak di Pemerintahan agar memulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.