Danantara Kelola Aset Jumbo, Ekonom Wanti-Wanti Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menguasai aset jumbo dari 844 perusahaan pelat merah. Besaran aset kelolaan ini digadang menyaingi supeeholding BUMN asal Singapura, Temasek.

Aset jumbo tak jadi satu-satunya ukuran Danantara setara dengan Temasek atau Khazanah Nasional dari Malaysia. Tapi, perlu dibarengi dengan tata kelola yang baik. Pada aspek ini, diperlukan waktu lebih lama bagi Danantara yang baru seumur jagung.

"Jadi saya pikir, butuh waktu untuk menyaingi Temasek dari sisi profesionalisme, dari sisi keahlian berinvestasi, dari sisi mungkin governance terutama yang dipertanyakan oleh orang-orang, itu butuh waktu," kata Ekonom Indonesia Strategic And Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita, kepada Liputan6.com, Rabu (30/4/2025).

Dia menjelaskan, beberapa faktor mempengaruhi tata kelola dalam Danantara, termasuk keputusan politik. Oleh karenanya, pembenahan tata kelola yang seragam di setiap BUMN dalam manajemen Danantara juga dipandang butuh waktu.

"Karena kita tahu unsur politiknya sangat kuat dan itu butuh waktu untuk melakukan pembenahan, dan tidak cukup mungkin dalam satu prioritas pemerintahan aja mungkin akan butuh waktu, makanya juga masalah corporate culture dan governance ini kan, masalah corporate culture, political culture, dan lain-lain gitu," tuturnya.

Danantara yang telah memiliki 844 induk, anak, cucu, dan cicit usaha BUMN digadang menguasai aset hingga mendekat USD 1 triliun. Angka ini akan dibuktikan dengan tata kelola yang baik, apakah menjadi aset yang produktif atau tidak.

"Kalau aset ya ini kan nominal angka doang, tapi apakah asetnya nanti akan produktif, antara Temasek atau kita itu kan nanti tergantung dari realisasinya nanti," ucap dia.

"Nah, apakah Danantara secara governance lebih baik daripada Temasek juga nanti akan kita buktikan, apakah lebih transparan, apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah dijamin tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, tidak ada intervensi, itu kan nanti kita tunggu," imbuh Ronny.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengumumkan sebanyak 844 perusahaan BUMN telah resmi bergabung dengan Danantara. Untuk menjaga perekonomian nasional di tengah tensi geopolitik dan ekonomi global yang meningkat tajam.

"Danantara hadir di waktu yang sangat tepat. Sejak diluncurkan oleh bapak Presiden pada 24 Februari 2025, alhamdulillah sejak 21 maret 2025, seluruh BUMN yang berjumlah 844 sudah resmi jadi bagian dari Danantara Indonesia," ujar dia di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center (JCC), dikutip Selasa (29/4/2025).

Rosan mengatakan, pembentukan Danantara telah mengikuti arahan dari Prabowo, agar ekonomi nasional tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

"Perekonomian disusun atas dasar bersama, atas dasar kekeluargaan. Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun itu kita menyerahkan pada mekanisme pasar sepenuhnya," ungkap dia.

"Kita menghormati mekanisme pasar, tapi pemerintah berhak mengintervensi ketika mekanisme itu melenceng dari kepentingan pembangunan nasional ke depan. Danantara adalah bentuk konkret pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan," tegasnya.

Terpisah saat ditemui seusai acara, Rosan kembali menyampaikan, Danantara kini beranggotakan total 844 perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN, mulai dari induk, anak, cucu, hingga cicit usaha.

"Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian," imbuh Rosan.

Menurut kalkulasinya, saat ini Danantara telah mengelola aset dengan nilai mendekati USD 1 triliun, atau sekitar USD 982 miliar. Itu tidak hanya milik perusahaan pelat merah, tapi juga aset yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), semisal kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani mengumumkan sebanyak 844 perusahaan BUMN telah resmi bergabung dengan Danantara. Untuk menjaga perekonomian nasional di tengah tensi geopolitik dan ekonomi global yang meningkat tajam.

"Danantara hadir di waktu yang sangat tepat. Sejak diluncurkan oleh bapak Presiden pada 24 Februari 2025, alhamdulillah sejak 21 maret 2025, seluruh BUMN yang berjumlah 844 sudah resmi jadi bagian dari Danantara Indonesia," ujar dia di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam sesi Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center (JCC), dikutip Selasa (29/4/2025).

Rosan mengatakan, pembentukan Danantara telah mengikuti arahan dari Prabowo, agar ekonomi nasional tidak sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

"Perekonomian disusun atas dasar bersama, atas dasar kekeluargaan. Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun itu kita menyerahkan pada mekanisme pasar sepenuhnya," ungkap dia.

"Kita menghormati mekanisme pasar, tapi pemerintah berhak mengintervensi ketika mekanisme itu melenceng dari kepentingan pembangunan nasional ke depan. Danantara adalah bentuk konkret pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan," tegasnya.

Konsolidasi Besar-besaran

Terpisah saat ditemui seusai acara, Rosan kembali menyampaikan, Danantara kini beranggotakan total 844 perusahaan yang terafiliasi dengan BUMN, mulai dari induk, anak, cucu, hingga cicit usaha.

"Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian," imbuh Rosan.

Menurut kalkulasinya, saat ini Danantara telah mengelola aset dengan nilai mendekati USD 1 triliun, atau sekitar USD 982 miliar. Itu tidak hanya milik perusahaan pelat merah, tapi juga aset yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), semisal kawasan Gelora Bung Karno (GBK).