Demi Negosiasi Tarif Impor: Pemerintah Mau 'Kondisikan' Produk AS di Pasar RI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dalam menghadapi tarif impor resiprokal Amerika Serikat (AS). Rencana penambahan impor produk asal AS hingga penyesuaian aturan jadi langkah yang akan diambil.

"Pemerintah telah menjajaki proses dan menjalankan komunikasi dan proses negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat di dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat kepada Indonesia dan negara-negara lain di dunia," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

Dia membeberkan sejumlah upaya yang diambil pemerintah Indonesia sejalan dengan negosiasi tersebut. Misalnya, penyesuaian tarif bea masuk bagi barang tertentu asal Negeri Paman Sam.

"Kedua, meningkatkan impor dari Amerika seperti produk migas, mesin dan peralatan teknologi serta produk pertanian yang tidak diproduksi di Indonesia," ucapnya.

Reformasi Perpajakan

Ketiga, melakukan langkah reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanan, penyesuaian langkah-langkah non-tariff measures atau dalam hal ini beberapa poin yang menjadi perhatian. Diantaranya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kuota impor, deregulasi pertimbangan teknis atau pertek di berbagai kementerian lembaga.

"Juga dilakukan kebijakan penanggulangan banjirnya perdagangan barang-barang impor dalam bentuk trade remedies secara responsif dan cepat," tuturnya.

"Berbagai kebijakan dan reform tersebut dilakukan di dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga stabilitas kebijakan makro ekonomi dan tentu keberlanjutan dari APBN," sambung Bendahara Negara tersebut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun tahun ini. Namun, penurunannya tidak lebih besar dibandingkan dengan negara Vietnam, Thailand, hingga Meksiko.

Dia mengacu pada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang dirilis IMF dalam World Economic Outlook (WEO) pada April 2025 ini. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh memanasnya perang tarif antara Amerika Serikat dan China.

Dia mengungkapkan, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya tumbuh 4,7 persen pada 2025 ini. Angka itu lebih rendah 0,4 persen dari prediksi sebelumnya atau sebesar 5,1 persen.

"Indonesia juga mengalami koreksi dari outlook pertumbuhan menurut IMF di tahun 2025 ini menjadi 4,7 persen, artinya (ada) koreksi sebesar 0,4 percentage point," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Kamis (24/4/2025).

Dia menuturkan, IMF juga mencatat penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada beberapa negara lain. Diantaranya, Thailand yang terkoreksi 1,2 persen, Filipina 0,6 persen, Vietnam 0,9 persen, dan Meksiko 1,7 persen.

Bendahara Negara itu menyimpulkan kalau penurunan yang dialami Indonesia jauh lebih kecil dari negara-negara tersebut. Mengingat lagi, Thailand, Vietnam, hingga Meksiko punya porsi perdagangan lebih besar terhadap Amerika Serikat.

"Koreksi ini (pertumbuhan ekonomi Indonesia), lebih rendah dibandingkan koreksi terhadap negara-negara yang tadi telah saya sampaikan dimana eksposur dari perdagangan eksternal mereka lebih besar dan dampak atau hubungan dari perekonomian mereka terhadap Amerika Serikat juga lebih besar," tuturnya.