Desil: Pengertian, Peran, hingga Cara Cek Penerima Bansos

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus berupaya memastikan bantuan sosial (bansos) tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu instrumen penting yang digunakan dalam proses ini adalah desil, sebuah sistem pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Sistem desil membagi masyarakat menjadi 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10, yang didasarkan pada kondisi ekonomi, kepemilikan aset, kondisi hunian, serta penghasilan. Pengelompokan ini menjadi landasan utama bagi Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menargetkan penerima bantuan.

Dengan memahami apa itu desil, bagaimana cara kerjanya, serta perannya dalam penyaluran bansos, masyarakat dapat lebih mengerti mengapa mereka termasuk dalam kategori penerima bantuan atau tidak. Artikel ini akan mengupas tuntas mengenai desil, termasuk cara mengecek statusnya.

Apa Itu Desil?

Desil merupakan sebuah sistem pengelompokan penduduk yang membagi populasi menjadi sepuluh bagian berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan hingga yang paling sejahtera.

Pengelompokan dalam desil tidak hanya mempertimbangkan penghasilan, tetapi juga kondisi ekonomi secara menyeluruh, termasuk kepemilikan aset dan kualitas hunian. Indikator-indikator ini digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai status kesejahteraan suatu rumah tangga.

Sebagai instrumen kebijakan, desil berfungsi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, terukur, dan tepat sasaran. Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), desil adalah salah satu indikator utama yang digunakan dalam penargetan bantuan sosial, sehingga bantuan dapat diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

Cara kerja sistem desil dimulai dengan mengurutkan seluruh populasi dari yang paling miskin hingga yang paling sejahtera. Setelah itu, populasi tersebut dibagi menjadi sepuluh bagian yang sama besar, di mana setiap bagian mewakili 10% dari total penduduk.

Setiap bagian ini disebut desil, dengan desil 1 mewakili kelompok 10% penduduk termiskin dan desil 10 mewakili kelompok 10% penduduk terkaya. Pembagian ini memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi tingkat kebutuhan secara spesifik.

Berikut adalah pembagian kelompok desil secara umum:

• Desil 1: Kelompok paling miskin (10% penduduk termiskin, sering disebut miskin ekstrem).
• Desil 2: Kelompok miskin.
• Desil 3: Kelompok hampir miskin.
• Desil 4: Kelompok rentan miskin.
• Desil 5: Kelompok pas-pasan (hampir masuk kelas menengah).
• Desil 6-10: Kelompok menengah hingga kaya, yang umumnya tidak diprioritaskan untuk bantuan sosial.

Posisi desil seseorang atau suatu keluarga sangat menentukan jenis dan jumlah bantuan sosial yang dapat diakses. Semakin kecil angka desil, semakin tinggi pula prioritas untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Sebagai contoh, Desil 1 (sangat miskin) menjadi kelompok prioritas utama untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan berbagai bantuan tunai lainnya. Sementara itu, Desil 2 (miskin) juga menjadi prioritas untuk PKH dan BPNT.

Desil 3 dan 4 (hampir miskin/rentan miskin) seringkali menjadi batas akhir (cut-off) penerima bansos reguler seperti BPNT dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Bagi kelompok Desil 5 (pas-pasan), mereka masih dapat menerima sebagian bantuan, namun sifatnya lebih terbatas dan selektif berdasarkan asesmen lebih lanjut. Sedangkan kelompok Desil 5 hingga 10 umumnya dianggap mampu atau sejahtera, sehingga tidak masuk dalam daftar penerima bansos reguler.

Penilaian desil didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem basis data terintegrasi yang digunakan pemerintah untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. DTSEN memuat informasi sosial dan ekonomi seluruh penduduk Indonesia, mencakup 100% populasi.

Sistem ini menyatukan data dari berbagai sumber, termasuk hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), data kependudukan dari Dukcapil, dan data sektoral lainnya. Integrasi data ini bertujuan untuk menciptakan satu pintu informasi yang komprehensif dan akurat.

Data desil bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu melalui pembaruan yang dilakukan secara berkala. Pembaruan ini biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh Pemerintah Pusat, dengan menyandingkan data kementerian terkait atau melalui survei. Selain itu, Pemerintah Desa juga dapat melakukan pembaruan DTSEN melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation).

Masyarakat dapat dengan mudah mengecek status desil mereka melalui beberapa cara yang telah disediakan pemerintah. Salah satu cara paling praktis adalah melalui Aplikasi Cek Bansos.

Aplikasi ini akan menampilkan rincian informasi seperti nama lengkap, NIK, alamat, kategori desil kesejahteraan, status penerima bansos (aktif/tidak aktif), jenis bantuan yang diterima, nominal bantuan, dan periode penyaluran. Informasi ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui posisi desil mereka dan kelayakan menerima bantuan.

Selain aplikasi, masyarakat juga bisa mengecek status desil melalui situs resmi Kemensos di  cekbansos.kemensos.go.id. Bagi yang kesulitan mengakses secara daring, pengecekan juga dapat dilakukan dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat.