Dipanggil ke Kertanegara, Bahlil Lahadalia Ceritakan Obrolan dengan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia jadi salah satu tokoh yang dipanggil oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan awal pekan ini.

Namun, Bahlil Lahadalia belum memastikan posisi apa yang kelak akan dijabatnya di kabinet pemerintahan mendatang. Ia pun meminta publik bersabar menunggu pengumuman resmi dari Prabowo Subianto pada 20 atau 21 Oktober 2024.

"Doain ya. Saya tidak tahu, karena yang ngumumkan menteri-menteri adalah pak Presiden sendiri," ujar Bahlil dalam sesi bincang media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dalam pertemuan bersama Prabowo, ia menceritakan sejumlah obrolan yang dilaksanakannnya bersama the next RI 1 tersebut. Adapun pembahasannya masih berkaitan dengan kelanjutan program pemerintahan saat ini.

"Kemarin saya datang, diskusi tentang negara, kedaulatan dan pengelolaan sumber daya alam, pemerataan kekuasaan yang ada untuk dipakai kesejahteraan rakyat dan menaikan pendapatan negara, kedaulatan energi, lifting kita naik. Itu saya diskusi," bebernya.

Diskusi tersebut juga membicarakan soal pengelolaan kekayaan negara di sektor energi yang perlu terus digencarkan. Sesuai dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Prabowo kan selalu bicara kedaulatan dalam mengurus sumber daya alam, sesuai amanah pasal 33 UU 1945. Seluruh kekayaan alam, bumi, laut dan udara dikuasai oleh negara dan dimaksinalkan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara," ungkapnya.

Bahlil menekankan, seluruh harta karun yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya dinikmati oleh seluruh kalangan, tidak hanya pusat saja. "Orang daerah tidak dizolimi, harkat orang daerah (yang tanahnya dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya alam) harus dijaga," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia resmi meraih gelar S3 Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global dari Universitas Indonesia (UI). Bahlil sukses menjadi doktor dengan predikat cumlaude setelah menyampaikan disertasi berjudul: Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia.

Pengukuhan gelar doktoral Bahlil tersebut diselenggarakan di Gedung Makara Art Center, Universitas Indonesia pada Rabu (16/10/2024).

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam Program Studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua Sidang Prof Dr. I Ketut Surajaya, S.S, M.A.

Dalam penelitiannya, Bahlil membongkar sejumlah masalah dari program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Menurut dia, ada empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan. 

Empat masalah tersebut, antara lain, ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.  

Mengakali itu, Bahlil Lahadalia dalam penelitian merekomendasikan empat kebijakan utama. Antara lain, reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi, penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi, dan kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang. 

Sebagai peneliti, Bahlil juga menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif. 

Lembaga tersebut perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi.

Sejumlah pejabat dan tokoh besar turut hadir dalam acara pengukuhan tersebut. Mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, eks Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas, eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga sejumlah konglomerat semisal Aburizal Bakrie, Anindya Bakrie, hingga Garibaldi Thohir (Boy Thohir).