Efek Lebaran Mereda, Begini Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan cenderung melambat setelah Lebaran 2026, seiring berakhirnya dorongan konsumsi musiman yang biasanya menjadi penopang utama aktivitas ekonomi.

Dia menuturkan, kontribusi Lebaran tahun ini terhadap pertumbuhan ekonomi lebih banyak terserap pada kuartal I 2026, sehingga efek lanjutannya ke kuartal II relatif terbatas. Hal ini membuat ruang ekspansi ekonomi pada periode berikutnya menjadi lebih sempit.

“Dampak Lebaran tahun ini, hampir 100% dicapture di Q1 2026. Sebagian dampak ikutan akan dirasakan pada Q2 2026, tetapi nilainya tidak akan besar, ini lebih didominasi belanja oleh masyarakat daerah yang menerima dana dari para pemudik,” ujarnya kepada Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, meskipun aliran dana dari pemudik tetap memberikan dorongan bagi ekonomi daerah, dampak tersebut tidak cukup kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan secara nasional. Terlebih, pola konsumsi masyarakat saat ini dinilai lebih berhati-hati, sehingga efek pengganda dari belanja Lebaran tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Wijayanto menilai, memasuki kuartal II hingga IV 2026, perekonomian akan dihadapkan pada sejumlah tekanan yang berpotensi menahan laju pertumbuhan. Berakhirnya momentum Lebaran dan Natal-Tahun Baru (nataru) menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perlambatan konsumsi domestik.

“Ini adalah faktor yang akan terjadi. Q2-4, ekonomi akan tumbuh secara lebih moderat, akibat: (1) efek Lebaran dan nataru berakhir, (2) potensi El-Nino yang menekan produktivitas pertanian sehingga daya beli petani dan inflasi meningkat, (3) kenaikan harga BBM, dan (4) imported inflation, akibat nilai tukar Rp yang terus tergerus,” jelasnya.

Selain faktor tersebut, ia juga menyoroti risiko dari sisi fiskal daerah yang diperkirakan mulai terasa pada paruh kedua tahun ini. Menurutnya, pemangkasan transfer ke daerah berpotensi menekan kapasitas belanja pemerintah daerah, yang selama ini berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di wilayah.

Dengan kondisi tersebut, ia menilai peran daerah sebagai motor pertumbuhan bisa melemah, sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi secara lebih luas. Kombinasi tekanan dari sisi konsumsi, produksi, hingga fiskal ini membuat prospek pertumbuhan ekonomi sepanjang sisa tahun 2026 diperkirakan bergerak lebih moderat dibanding awal tahun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada dalam tren positif  saat Ramadan meski di tengah dinamika global. Berdasarkan perhitungan kasar, angka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan bisa mencapai kisaran 5,6% hingga 5,7%.

"Untuk angka-angka terakhir pertumbuhan ekonomi bisa 5,6–5,7 (persen) kalau perkiraan kasar. Itu sudah lumayan bagus,” ujar Purbaya usai melaksanakan Salat Idulfitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Ia menilai, hingga saat ini dampak gejolak ekonomi global belum terasa signifikan di dalam negeri. "Dampak global di sini masih belum terasa karena di-absorb oleh pemerintah. Jadi kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal,” katanya.

Ke depan, Purbaya menegaskan pemerintah akan fokus menjaga permintaan domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat sektor swasta serta menjaga daya beli masyarakat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak terpengaruh fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, pemerintah juga memastikan belanja negara tetap berjalan tepat waktu untuk menjaga perputaran ekonomi.

"Saya akan jaga terus harga BBM pada level yang sekarang yang subsidi. Terus kita pastikan belanja-belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan, dibelanjakan tepat waktu,” ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pengetatan terhadap pengajuan anggaran baru yang dinilai tidak prioritas. Langkah ini diambil untuk menjaga efisiensi fiskal tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Pada dasarnya kita akan membatasi anggaran-anggaran baru. Kita sesuaikan, tapi tidak akan sampai mengganggu ekonomi,” kata Purbaya.

Ia juga memastikan likuiditas di sektor ekonomi tetap terjaga dengan pemantauan intensif, bahkan dilakukan secara harian.