Filipina Kucurkan Dana Darurat Rp 5,62 Triliun untuk Amankan Pasokan Bahan Bakar

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Filipina Ferdinand R.Marcos Jr mengucurkan dana tambahan miliaran Peso Filipina sebagai respons terhadap krisis minyak global akibat konflik di Timur Tengah. Langkah Presiden Filipina ini dilakukan setelah ia menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat energi nasional.

Mengutip newsinfo.inquirer.net, ditulis Kamis (26/3/2026), dana darurat sebesar 20 miliar Peso Filipina atau sekitar Rp 5,62 triliun (asumsi kurs Peso Filipina terhadap rupiah di kisaran 281,1) yang berasal dari the Malampaya Gas Fund di bawah rekening khusus dana umum bertujuan mengamankan pasokan bahan bakar dan menstabilkan ketersediaannya. Demikian disampaikan Departemen Anggaran dan Manajemen atau Department of Budget and Management (DBM) pada Rabu, 25 Maret 2026.

Dana itu akan dikucurkan di bawah Departemen Energi. “Ini tentang melindungi kehidupan sehari-hari setiap warga Filipina dari pengemudi jeepney dan pengantar barang, hingga petani, petugas garda depan dan keluarga biasa. Setiap kali ada masalah dengan bahan bakar, seluruh ekonomi terpengaruh. Ini tidak bisa ditunda,” kata Menteri Anggaran Rolando Toledo dalam sebuah pernyataan.

“Sesuai arahan presiden, kami bergerak dengan segera untuk memastikan ketersediaan bahan bakar tetap terjaga, harga terkendali, dan layanan penting terus berjalan tanpa gangguan. Ini adalah tindakan pemerintah yang mendahului krisis, bukan bereaksi setelah kerusakan terjadi,” ia menambahkan.

Namun, kelompok militant mengatakan, subsidi itu yang dimaksudkan untuk membantu melindungi warga Filipina dari dampak krisis minyak, tidak cukup tanpa kenaikan upah secara menyeluruh.

Intervensi dana 20 miliar Peso Filipina ini akan digunakan untuk pengadaan produk bahan bakar, termasuk solar, bensin, dan gas serta memastikan operasi yang tidak terganggu di sektor transportasi, logistik, pertanian, tanggap darurat dan sektor penting lainnya.

Dana ini di atas 21,47 miliar Peso Filipina atau Rp 6,03 triliun yang telah disepakati presiden yang dirilis 20 Maret untuk mendanai subsidi bahan bakar bagi pengemudi dan mempertahankan proyek infrastruktur.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mendeklarasikan keadaan darurat energi nasional. Ia memperingatkan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dapat menganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan biaya bahan bakar dan listrik di Filipina.

Mengutip Straits Times, pada Selasa, 24 Maret 2026, Marcos menandatangani perintah eksekutif menuturkan, konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel dan Iran yang menciptakan ketidakpastian di pasar energi global menganggu rantai pasokan dan memberikan tekanan ke atas pada harga minyak, merupakan ancaman bagi keamanan energi negara.

Langkah ini menandakan Manila bersiap bukan hanya untuk lonjakan sementara harga minyak tetapi juga guncangan eksternal yang berpotensi berkepanjangan yang dapat memicu inflasi.

Hal ini dapat membebani biaya transportasi dan listrik serta menguji kemampuan pemerintah untuk melindungi konsumen dalam ekonomi yang sangat bergantung pada impor.

Filipina mengimpor hampir semua kebutuhan bahan bakarnya, sehingga sangat rentan terhadap gangguan di jalur pelayaran utama seperti Selat Hormuz.

Perintah yang ditandatangani oleh Marcos ini memulai respons pemerintah yang terkoordinasi untuk menstabilkan pasokan bahan bakar dan membatasi dampak lanjutan pada transportasi, pangan, dan listrik.

Langkah-langkah tersebut mencakup subsidi bahan bakar untuk sektor-sektor kunci seperti pengemudi transportasi umum, pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah penimbunan dan pengambilan keuntungan yang tidak wajar, dan persetujuan yang lebih cepat untuk proyek-proyek energi.

Perintah eksekutif tersebut juga memungkinkan pemerintah untuk menyederhanakan proses pengadaan dan memobilisasi sumber daya lebih cepat, sambil berkoordinasi dengan sektor swasta untuk mengamankan pasokan dan menjaga pembangkitan listrik yang stabil.

"Filipina masih memiliki pasokan bahan bakar sekitar 45 hari, kata Menteri Energi Sharon Garin dalam konferensi pers terpisah pada 24 Maret.

Namun, ia mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 20 miliar peso atau Rp 5,63 triliun (asumsi kurs peso Filipina terhadap rupiah 281,7) (427 juta dolar Singapura) untuk membangun cadangan diesel, di tengah ketidakpastian yang terkait dengan krisis Timur Tengah.

Pemerintah menargetkan untuk mengumpulkan dua juta barel, setara dengan pasokan tambahan sekitar 10 hari, dengan satu juta barel awal yang sekarang sedang dibeli dari dalam dan luar Asia Tenggara.

Garin mengatakan cadangan tersebut, yang dimaksudkan sebagai penyangga pencegahan, akan memprioritaskan sektor transportasi, karena pemerintah berupaya untuk mendiversifikasi sumber bahan bakar.

Tekanan sudah mulai dirasakan di lapangan. Di seluruh kepulauan, ribuan pengemudi jeepney memarkir kendaraan mereka dan bergabung dalam aksi mogok transportasi pada 13 dan 19 Maret, dengan dua aksi mogok lagi yang direncanakan pada 26 dan 27 Maret.

Mereka mengatakan kenaikan harga solar menggerogoti pendapatan harian yang sudah tipis, sehingga beberapa pengemudi kesulitan untuk mencapai titik impas setelah berjam-jam bekerja di jalan.

Tanda-tanda awal tekanan juga muncul di sektor penerbangan. Maskapai penerbangan murah lokal Cebu Pacific telah menangguhkan beberapa penerbangan internasional hingga Oktober, dengan alasan penyesuaian operasional karena biaya bahan bakar meningkat dan kondisi di wilayah tersebut tetap tidak pasti.

Marcos, dalam pernyataannya kepada Bloomberg pada 24 Maret, mengatakan langkah-langkah yang lebih drastis, termasuk kemungkinan penghentian penerbangan sama sekali, tidak dapat dikesampingkan jika situasinya memburuk.

Pihak berwenang mengatakan bantuan akan diberikan kepada sektor-sektor yang rentan, termasuk pekerja transportasi, petani dan nelayan, serta pekerja migran Filipina yang terkena dampak konflik di Timur Tengah.

Langkah-langkah darurat akan tetap berlaku hingga satu tahun kecuali dicabut lebih awal.