Isu Pajak Kontrakan Bikin Heboh, Purbaya Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan instruksi khusus untuk mengejar penarikan pajak dari para pemilik rumah kontrakan maupun bisnis sewa properti.

Purbaya menyampaikan bahwa seluruh mekanisme perpajakan yang berjalan saat ini tetap mengacu pada aturan resmi yang sudah berlaku, di mana setiap wajib pajak menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan yang mereka peroleh.

"Kalau kita akan mengejar (pajak) kontrakan, nggak ada perintah seperti itu," kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (12/8).

Ia menguraikan bahwa hingga kini belum ada agenda atau skema pajak baru yang secara spesifik menargetkan para pemilik usaha kontrakan.

"Tidak ada secara khusus kita akan mengejar (pajak) kontrakan. Biasa saja, business as usual. Tapi kan normalnya kalau ada pendapatan, bayar pajak," ujar Purbaya.

Pernyataan Menkeu tersebut sejalan dengan klarifikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait isu yang beredar luas di masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa tidak ada rancangan program pajak baru bagi pemilik properti sewa.

"Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa," kata Inge di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Inge membeberkan bahwa polemik ini bermula dari pembahasan dalam Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027. Kala itu, diskusi berfokus pada arah kebijakan umum perpajakan, khususnya terkait penguatan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak atas aturan yang sudah ada. Dalam sesi tersebut, pendapatan dari sewa properti sekadar diangkat sebagai salah satu contoh ilustrasi.

"Perlu kami jelaskan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang telah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru," ujar Inge menegaskan.