Kacau! Mayoritas Peta Tata Ruang Pemerintah Tak Sesuai Penggunaan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan, 80 persen lebih peta tata ruang milik pemerintah tidak sesuai dengan penggunaannya di lapangan.

Nusron mengatakan, setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada banyak sekali izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

"PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang itu, yang ada ternyata setelah dipotret lebih detil dengan skala peta 1:5.000, 80 persen lebih tidak sesuai dengan keadaan dan penggunaan," jelasnya di Kantor ATR/BPN, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Adapun perkara tersebut jadi salah satu PR yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Tugas dari AHY

Dalam perbincangan bersama AHY, Nusron mendapat sejumlah tugas. Pertama, untuk mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.

Berikutnya, Kementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy dan satu tata ruang. "Nanti beliau (AHY) yang koordinir, kita siapin bahan bakunya," imbuh Nusron.

Terakhir, Nusron cs juga diminta menyiapkan tambahan sumber daya manusia (SDM). Terutama untuk menambah lebih banyak tenaga profesional pada bidang pertanahan di berbagai kantor wilayah.

"Supaya kantor-kantor kami di bawah ATR/BPN di kantor wilayah, kantor pertanahan itu dilengkapi dengan tenaga yang paham tentang tata ruang. Supaya tidak tersentralisasi di pusat," tutur dia.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dibenturkan pada dilema soal pengadaan lahan. Pasalnya, pemerintah saat ini membutuhkan banyak lahan baru untuk menjalankan program-program dari Presiden Prabowo Subianto. 

Khususnya terkait program pembangunan 3 juta rumah dan swasembada pangan, yang diperkirakan membutuhkan jutaan hektare lahan untuk cetak sawah baru. 

Berdasarkan hitungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, AHY mendapati laporan bahwa negara butuh 3 juta ha sawah baru untuk mencapai swasembada pangan. 

"Jadi 3 juta ha yang tadi pak Menteri (Nusron Wahid) sampaikan itu adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia," ujar AHY dalam kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Tentu pembukaan lahan-lahan food estate di berbagai daerah juga harus dikalkulasi dengan matang, tetapi revitalisasi lahan-lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan," dia menambahkan. 

Namun, ia mengaku menghadapi pilihan sulit. Sebab di saat bersamaan, dirinya juga dihadapi tugas untuk mengkoordinasikan program pembangunan 3 juta rumah.  

Sama seperti cetak sawah baru untuk swasembada pangan, pembangunan 3 juta rumah juga membutuhkan alokasi lahan yang tidak sedikit. 

"Ini memang kembali kepada pilihan kita. Di satu sisi kita ingin membangun rumah, di satu sisi kita ingin mempertahankan lahan sawah. Jadi tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa membangun keseimbangan tadi," ungkapnya.  

"Termasuk menjaga lingkungan jangan sampai semuanya digunakan untuk beton. Ini juga menjadi tugas-tugas yang penting untuk dilakukan," pinta AHY.