Kemenko Marves Lenyap, Menperin Usul Comot Salah Satu Peran Luhut

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto tidak melanjutkan nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), yang sebelumnya dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lantas menyodorkan usul agar salah satu tugas Kemenko Marves bisa dibawahinya. Khususnya terkait koordinasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Dalam sesi silaturahmi di Kantor Kemenperin, Jakarta, Selasa (22/10/2024), Menperin menyampaikan kepada Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi dan Lingkungan Hidup, Bobby Gafur Umar untuk terus memaksimalkan P3DN. 

Ia lantas mendorong kelompok pengusaha untuk mengusulkan agar dirinya bisa turut mengambil peran dalam P3DN. 

"Karena biasanya selama ini ketua P3DN nasional itu pak Menko Marinves, dan sekarang sudah tidak ada lagi kantor Kemenko Marinves. Jadi mungkin Kadin bisa mengusulkan, ketuanya langsung saja dijabat oleh Menperin. Pengusulan saja bapak/ibu sekalian," ujar Menperin. 

Tak lupa, ia turut mengingatkan pengusaha agar terus berkomitmen untuk mendorong pemakaian produk asli Indonesia. Menurut dia, kelompok pengusaha seperti Kadin Indonesia pun kerap mengingatkan pemerintah agar terus berkomitmen dalam hal itu.

"Kita justru banyak didorong oleh pak Bobby, diingatkan oleh pak Bobby diingatkan oleh Kadin, betapa pentingnya kita memberikan komitmen kepada produk-produk dalam negeri termasuk program-program P3DN," tuturnya. 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita untuk melanjutkan tugasnya sebagai Menteri Perindustrian (Menperin) 2024-2029.

Seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024), Agus Gumiwang mengungkapkan, dirinya mendapat tugas dari Prabowo untuk menaruh perhatian pada program hilirisasi. Sehingga tidak hanya berfokus pada komoditas tertentu saja, dan bisa menciptakan multiplier effect lebih besar.

"Arahan dari pak Presiden bahwa perhatian pada hilirisasi. Bukan hanya beberapa komoditas saja, tapi seluruh komoditas menciptakan nilai tambah, dan juga pada gilirannya menciptakan lapangan pekerjaan," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.

Tugas tersebut selaras dengan target pertumbuhan ekonomi Prabowo, yang hendak dikejar hingga mencapai 8 persen. Itu menjadi tugas tak mudah, lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di level 5 persen.

"Kami akan membuat roadmap sebagai bentuk dukungan dari sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 7-8 persen. Kita akan buat roadmap-nya dalam 3 tahun ke depan," imbuh Menperin.

Merujuk pada peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah memiliki 7 sektor yang jadi prioritas. Mulai dari makanan dan minuman, otomotif, tekstil, produk tekstil, farmasi, kimia, dan alat kesehatan.

"Dalam 5 tahun ke depan kita akan fokus ke situ. Paretonya paling tinggi itu 80 persen sendiri, dan penyerapan tenaga kerja paling banyak," ujar Menperin.

Pemerintah disebutnya masih berpeluang untuk memberikan insentif, khususnya pada industri manufaktur pionir. Namun, ia menambahkan, program hilirisasi tidak hanya berfokus ke sektor mineral.

"No, no, no. Kita punya keberhasilan hilirisasi kelapa sawit misalnya, one of the best, suatu success story. Yang harus kita kembangkan ke luar sektor-sektor selain kelapa sawit," pungkas Menperin.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita punya dua cara membendung produk impor masuk Indonesia. Yakni, kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pemindahan pelabuhan impor.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi menyadari dampak buruk produk impor yang mengancam produk lokal. Longgarnya wajib SNI disebut menjadi salah satu penyebab Indonesia banjir produk impor.

"Dalam beberapa kesempatan, jadi selain dari pemberlakuan SNI wajib, Pak Menperin juga mengantisipasi bagaimana membendung importasi barang konsumsi ini dengan cara memindahkan pelabuhan dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa," kata Andi dalam Sosialisasi Peraturan Menteri Perindustrian Pemberlakuan Standardisasi Secara Wajib, di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dia mengatakan, ada sejumlah komoditas yang direncakan pintu masuk impornya dipindah ke luar Jawa. Sebut saja produk tekstil, elektronik, dan baja.

"Mungkin bapak ibu bisa melihat di media, Bapak Menteri Perindustrian mengusulkan produk-produk tertentu seperti misalnya tekstil, elektronik, baja dan sebagainya itu dialihkan pelabuhannya di luar Jawa," ucapnya.

Alasannya tak lain untuk membendung banjirnya produk impor di Indonesia. Melihat lagi neraca perdagangan Indonesia mencatatkan tren positif. Hal ini yang perlu terus dijaga dengan pengaturan produk impor.

"Mengapa? Karena untuk membendung impor tadi. Jadi ini jg berpengaruh besar terhadap neraca perdagangan kita berapa tahun terakhir sejauh ini alhamdulillah neraca perdagangan kita positif," kata dia.

"Nah itu yang perlu dijaga terus positif sehingga nanti arus impornya bisa lebih fair pada saat dia memasuki pasar, mungkin pasar di pulau Jawa ini 70-80 persen, ini merupakan porsi dari pasar nasional Indonesia," pungkasnya.