Kucurkan Rp 200 Triliun, Pengusaha Minta Menkeu Purbaya Beri Insentif Kredit Motor Listrik

Liputan6.com, Jakarta PT The Agung Pamungkas (Tangkas) salah satu produsen motor listrik dalam negeri mendorong Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi instruksi kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memberikan kredit kepada konsumen motor listrik.

Founder dan CEO Tangkas Motor Listrik Agung Pamungkas alias Don Papank menyebut, dengan adanya suntikan dana Rp 200 Triliun kepada Himbara, Menkeu Purbaya bisa mengalokasikan dana tersebut salah satunya untuk masyarakat yang ingin membeli atau memiliki motor listrik.

"Bank Himbara ini belum sama sekali kucurkan kredit motor listrik. Padahal pasar motor listrik di Indonesia peminatnya sedang naik," kata Don Papank.

Menurut Dewan Penasehat Aismoli ini, dengan adanya alokasi dana Himbara Rp 200 triliun kepada masyarakat diyakini akan menambah APBN dan meningkatkan perputaran ekonomi di Indonesia.

"Pelaku ekonomi mikro itu adalah masyarakat pada umumnya. Masyarakat kita pada umumnya kan menggunakan motor listrik. Dan ini sesuai dengan keinginan pemerintah untuk Green energi," ungkap Don Papank.

Apalagi, kata Don Papank, belakangan muncul potensi jika Himbara masih kesulitan menyalurkan dana Rp 200 triliun tersebut.

"Ya ini kami dorong agar Himbara mau duduk bareng pengusaha mikro dalam hal ini para produsen mobil listrik. Dan kami menyambut baik jika Menteri Keuangan mau mengucurkan dana Rp 200 triliun untuk kredit motor listrik tanpa BI checking," pungkasnya

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady memandang kucuran dana Rp 200 triliun ke bank BUMN jadi angin segar pelaku usaha sektor properti. Seluruh lini ekosistem properti disebut akan merasakan dampaknya.

Diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah memastikan Rp 200 triliun masuk ke sistem di 5 anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). Menanggapi hal tersebut, James mengatakan seluruh pengusaha properti akan mengambil kesempatan itu.

"Jadi untuk developer ini satu peluang emas, supaya semua developer itu cepat-cepat memanfaatkan kesempatan ini mendapatkan dana yang jangka menengah ya, 5 tahun dan suku bunga yang memang sengaja diberi pemerintah untuk mendongkrak sektor properti," kata James ditemui usai acara Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Balai Sarbini, Lippo Mall Nusantara, Jakarta, ditulis Rabu (17/9/2025).

Dia mengaku tidak khawatir sektor properti terdampak pelemahan daya beli masyarakat. Mengingat perumahan merupakan kebutuhan dasar dan adanya backlog perumahan yang perlu diatasi.

James menyebut Rp 200 triliun dana pemerintah yang sebagiannya disalurkan ke sektor properti akan memberikan angin segar bagi pelaku usaha. Dampak lainnya, bisa turut membuka lapangan kerja.

"Saya kira semestinya Indonesia ini perumahan di kota itu bisa (membangun) 1 juta lebih setahun. Dan berarti menyerap itu bisa 7-8 juta pekerja baru," katanya.

Bos Lippo Group ini pun menyambut baik besarnya kuota rumah subsidi dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kuota FLPP jadi 350.000 unit pada 2025 ini.

James memandang, fasilitas yang diberikan pemerintah melalui guyuran Rp 200 triliun ke Himbara turut bisa mendongkrak penyalurannya.

"(Kuota FLPP) itu kan bisa naik lagi ke 500.000-700.000 unit, apalagi dengan program ini," tandas James.

Sinyal KUR Perumahan Naik Tahun Depan

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani memberi sinyal adanya penambahan pendanaan kredit usaha rakyat (KUR) perumahan pada 2026 mendatang. Tahun ini saja, sudah dialokasikan sebesar Rp 130 triliun.

Rosan menyampaikan kemungkinan penambahan plafon KUR Perumahan itu bisa dilakukan jika pelaksanaan Rp 130 triliun tahun ini berjalan lancar. Komando implementasinya sendiri akan ditangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

"Program KUR Perumahan ini yang kita alokasikan Rp 130 triliun pada tahun ini. Kalau ini penyerapannya baik, lancar semuanya, jadi tahun depan kita bisa lihat lagi untuk memperbesar alokasi KUR untuk perumahan," kata Rosan usai acara Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Dia mengatakan, bank BUMN dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) akan turut aktif dalam pelaksanaan KUR Perumahan ini. Mengingat lagi, ada backlog perumahan yang disebut mencapai 15 juta unit.

Dengan begitu, pemberian bunga rendah untuk kepemilikan rumah subsidi dipandang jadi satu cara tepat.

"Karena kita juga backlog-nya kan kurang lebih 15 juta rumah. Oleh sebab itu, kita memberikan subsidi bunga kurang lebih, bunganya itu antara 5,5 sampai 6 persen," ucap dia.