Fahri Hamzah Mau Benahi Kawasan Kumuh di 12 Ribu Desa Pesisir

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyoroti kawasan pesisir yang cenderung kumuh. Untuk itu, dia berencana menata lebih 12.870 desa pesisir di Indonesia.

Dia menekankan penataan kawasan pesisir menjadi prioritas. Selain kumuh, aspek sanitasi pun dinilai kurang memadai. Maka diperlukan kerja sama lintaskementerian untuk menata hal tersebut.

"Karena Presiden mengatakan kita akan bangun 1 juta rumah di pesisir. Sementara dari 12.870-an desa di pesisir itu," kata Fahri dalam keterangan resmi, Kamis (18/9/2025).

"Memang kalau kita baca secara umum pesisir itu identik dengan slum, identik dengan kawasan kumuh. Sehingga itu juga menjadi sumber polusi dan salah satu sumber yang dianggap tidak sehat," Fahri menambahkan.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ridwan Mulyana, sepakat mendukung inisiatif tersebut. Meskipun diakuinya masih ada tantangan pada aspek belanja anggaran. 

"Kita akan bersama-sama melakukan identifikasi dan survei lokasi, memperkuat dasar hukum seperti juknis, serta memastikan penanganan tidak hanya untuk nelayan tetapi juga masyarakat pesisir lainnya. Tantangannya ada pada belanja anggaran tetapi kami sangat menyambut baik rencana ini,” jelasnya

Kolaborasi ini diharapkan menjadi model pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan, memperbaiki kualitas hidup masyarakat nelayan sekaligus menjaga kearifan lokal.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 65 lokasi tahap pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari target total 100 lokasi.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, bukan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ESB), Trian Yunanda, mengatakan Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 3 September 2025.

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I ini ditargetkan rampung dalam 3,5 bulan. Dengan target ini seluruh sarana dan prasarana produksi sudah selesai dibangun pada Desember 2025.

“Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi, insyallah akan kita bangun dalam waktu 3,5 bulan dimulai hari ini. Mudah-mudahan Desember 2025 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana dan prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers Kampung Nelayan Merah Putih, di Kantor KKP, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Selain tahap pertama, pemerintah juga menyiapkan tahap kedua untuk 35 lokasi tambahan. Saat ini proses penganggarannya tengah diajukan melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Rencananya, pembangunan tahap kedua bisa dimulai pada akhir Oktober 2025.

"Tahap kedua kita lagi ajukan penganggarannya untuk 35 lokasi, harapannya bisa mulai dilaksanakan pada akhir Oktober 2025, dengan penganggaran yang kita usulkan proses deskresi ini semua penganggarannya melalui anggaran biaya tambahan (ABT),” ujarnya.

Dengan demikian, total 100 lokasi kampung nelayan diharapkan dapat terealisasi hingga Maret 2026. Program ini menjadi salah satu strategi KKP dalam mendorong peningkatan produktivitas nelayan dan memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan.

KKP juga telah menyiapkan rencana pembangunan yang lebih besar pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 250 kampung nelayan merah putih. Anggaran indikatif untuk proyek tersebut sudah tercatat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026.

"Untuk tahun 2026 kita akan melakukan pembangunan 250 kampung nelayan dan anggarannya insyallah sudah ada di APBN Dipa indikatif itu sebesar 250 kampung nelayan merah putih,” ujarnya.

Menurut Trian Yunanda, survei lokasi pembangunan tahun 2026 akan segera dilakukan dengan melibatkan Komando Nasional Tanggap (KNT) untuk memastikan kesiapan daerah. Dengan perencanaan lebih awal, diharapkan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.