Menko Airlangga Sebut Ekonomi RI Membaik 2026, Ini Faktornya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Menko Airlangga) memandang 2026 akan menjadi momen perbaikan ekonomi nasional. Mengingat, banyak tantangan yang dihadapi sepanjang 2025 ini sehingga pertumbuhan ekonomi agak tertekan. 

Beberapa tantangan yang diungkapnya adalah memanasnya geopolitik global, mulai dari perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Gaza, hingga perang tarif atas penetapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Namun, ada beberapa tanda yang dilihat Menko Airlangga kalau ekonomi akan membaik di 2026.

"Kami melihat ke depan headwind sudah lewat dan ini akan berubah menjadi tailwind. Maka ke depan kami melihat upside risk itu lebih tinggi daripada downside risk. Sehingga kami optimis ke depan," ungkap Airlangga dalam Indonesia Connect Outlook 2026, di The Hall Senayan City, SCTV Tower, Jakarta, dikutip Kamis (4/12/2025).

Dia menguraikan beberapa pertanda perbaikan ekonomi nasional. Mulai dari capaian purchasing managers index (PMI) manufaktur di angka 53,3 yang mengindikasikan ekspansi. Lalu, indeks keyakinan konsumen di angka 121,2, serta mandiri spending index (MSI) dengan capaian 312,8.

Penjualan kendaraan bermotor juga naik 8,4 persen pada Oktober 2025, serta mobil listrik termasuk hybrid yang naik 18 persen. Mobil konvensional atau BBM juga cukup laris dengan harga Rp 300 jutaan. Tak lupa, opmitisme investor yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menembus angka 8.600.

"Dengan indikator tersebut kami melihat juga BI menurunkan tingkat suku bunga sebesar 125 basis point di tahun ini. Maka harapannya kredit akan tumbuh di tahun depan plus penggelontoran dana ataupun oleh Menteri Keuangan yang sebesar Rp 200 triliun itu juga akibatnya akan muncul di tahun depan," beber dia.

Capaian positif itu ditangkap Menko Airlangga sebagai tandan pemulihan ekonomi nasional. Maka, pemerintah menetapkan angka 5,4 persen sebagai baseline pertumbuhan ekonomi di 2026.

Airlangga memandang, tersisa realisasi investasi yang bisa menjadi faktor tambahan perbaikan ekonomi pada 2026 nanti. Harapannya, ketika targetnya tercapai, maka capaian positif bisa berlanjut.

"Tinggal satu adalah investasi. Jadi kalau (realisasi) investasi kita bisa on track tahun ini Rp 1.900 triliun maka ke depan faktor investasi plus faktor dari Danantara, ini harapannya bisa mendongkrak upside risk yang diharapkan," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan bahwa sinergi antara dunia usaha dan pemerintah adalah kunci untuk menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional 2025, ia menyebut kedua pihak sebagai “dua kuda penarik” yang harus bergerak seiring agar mesin ekonomi berjalan optimal.

“Sehingga tidak salah kalau logo Kadin ini kudanya ada dua. Kuda pertama tentunya pemerintah dengan kebijakannya. Kuda kedua adalah dunia usaha,” kata Anindya dalam Rapat Pimpinan Nasional 2025, di Park Hyatt, Jakarta, Senin (1/12/2025).

Anindya menilai tantangan global dan domestik saat ini membutuhkan optimisme yang dibangun melalui kolaborasi nyata. Menurutnya, dunia usaha memiliki peran besar dalam menjaga konsumsi domestik dan investasi yang selama ini menjadi penyumbang 85% PDB.

Ia menambahkan bahwa Rapimnas tahun ini difokuskan pada bagaimana Kadin dapat membantu pemerintah memperluas lapangan kerja, memperkuat kemandirian, serta memastikan kebijakan ekonomi berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.

“Optimisme di tengah tantangan yang begitu banyak, baik global maupun domestik. Untuk bergotong-royong memperluas lapangan kerja. Jadi fokus kita gimana kita bisa memperluas lapangan kerja,” ujarnya.

Dalam paparannya, Anindya menjelaskan bahwa komponen utama Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi pedoman penting yang menegaskan besarnya kontribusi dunia usaha.

Konsumsi domestik menyumbang 57% PDB, disusul investasi sebesar 28%. Kedua komponen ini, yang totalnya mencapai 85%, berada langsung dalam porsi besar peran pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Sementara itu, belanja modal pemerintah dan perdagangan yang mewakili 15% sisanya tetap dipandang penting karena menjadi pemicu awal atau “jumpstart” perputaran ekonomi.

“Tentu 15% terakhir baik dari sisi belanja modal pemerintah maupun juga pedagangan sangat penting. Karena ini yang pertama kali untuk jumpstart atau memulai mesinnya berjalan,” ujarnya.