Respons Warning Fitch Ratings, Menko Airlangga Sudah Punya Jurus Jitu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memperkuat sisi penerimaan negara sebagai salah satu respons terhadap catatan yang disampaikan lembaga pemeringkat Fitch Ratings terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menurut Airlangga, berbagai peringatan atau catatan dari Fitch akan dipelajari pemerintah sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan. Salah satu aspek yang dinilai perlu diperkuat adalah penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.

“Nah ke depan tentu apa yang menjadi warning Fitch itu kita pelajari. Itu untuk mengingatkan Indonesia apa yang harus kita pelajari ke depan. Dan tentu beberapa hal yang kita lihat perlu kita perkuat adalah di segi penerimaan. Nah pemerintah sudah paham itu dan oleh karena itu salah satunya adalah dengan coretax yang kemarin sudah didorong di Kementerian Keuangan. Nah kita akan terus kawal aja coretax ini agar rasio tax kita bisa kita tingkatkan,” ujar Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor, Kamis (5/3/2026).

Airlangga menjelaskan, pemerintah telah mendorong implementasi sistem coretax di Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan. Sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas administrasi pajak sekaligus memperbaiki rasio pajak Indonesia.

Di sisi lain, Airlangga menilai perubahan outlook ekonomi global saat ini juga dipengaruhi dinamika geopolitik, termasuk konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia. Meski demikian, ia menegaskan posisi Indonesia masih berada pada level investment grade.

“Pertama, ekonomi dunia semuanya terpengaruh bukan hanya oleh Fitch tetapi oleh perang. Jadi memang dunia ini outlook-nya lagi diperkirakan akan banyak perubahan dengan perkembangan di Timur Tengah. Tetapi yang penting kan Indonesia tetap investment grade,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global sembari memperkuat fundamental ekonomi domestik, termasuk melalui peningkatan penerimaan negara dan reformasi sistem perpajakan.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, meski tetap mempertahankan peringkat kredit jangka panjang pada level BBB.

DIkutip dari laporan Fitch, Rabu (4/3/2026), perubahan outlook tersebut mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran terhadap konsistensi kebijakan ekonomi Indonesia di tengah semakin terpusatnya pengambilan keputusan. Kondisi ini dinilai berpotensi melemahkan prospek fiskal jangka menengah, memengaruhi sentimen investor, dan memberi tekanan pada ketahanan eksternal.

Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan rating Indonesia di level BBB karena menilai negara ini masih memiliki rekam jejak stabil dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan yang relatif kuat, serta rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih moderat.

Namun Fitch juga mencatat beberapa tantangan struktural, seperti penerimaan negara yang relatif rendah, tingginya biaya pembayaran bunga utang, serta indikator tata kelola yang masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan peringkat serupa.

Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 akan berada di sekitar 2,9% dari PDB, sedikit di atas target pemerintah sebesar 2,7%. Kondisi ini dipengaruhi asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif dan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, peningkatan belanja sosial pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis, juga dinilai dapat menambah tekanan terhadap fiskal negara.

Fitch juga menyoroti rencana pemerintah meninjau kembali Undang-Undang Keuangan Negara, yang selama ini menetapkan batas defisit anggaran maksimal 3% dari PDB. Jika batas tersebut dilonggarkan, langkah itu dinilai dapat melemahkan kredibilitas kebijakan fiskal.

Di sisi lain, penerimaan negara Indonesia diperkirakan masih relatif rendah, dengan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB sekitar 13,3% pada 2026–2027, jauh di bawah median negara dengan peringkat BBB yang mencapai sekitar 25,5%.

Di tengah sejumlah risiko tersebut, Fitch menilai ekonomi Indonesia tetap memiliki kekuatan utama dari sisi pertumbuhan.

Lembaga tersebut memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap stabil di kisaran 5% pada 2026–2027, atau sekitar dua kali lipat median negara dengan peringkat BBB yang berada di sekitar 2,5%.

Pertumbuhan ini diperkirakan masih didorong oleh permintaan domestik, peningkatan belanja pemerintah, investasi, serta program hilirisasi industri.

Meski demikian, Fitch menilai target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% pada 2029 akan sulit tercapai tanpa reformasi struktural yang lebih signifikan.

Selain itu, Fitch juga memperkirakan defisit transaksi berjalan Indonesia akan melebar menjadi sekitar 0,8% dari PDB pada 2026, seiring melemahnya ekspor bersih dan potensi tekanan pada arus modal asing.