Menkeu Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian dan Lembaga, Plus Minusnya?

Liputan6.com, Jakarta Kabinet Merah-Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas. Semua menteri dan kepala lembaga memperbaiki segala kekurangan yang ada, mulai dari sistem kerja hingga kondisi anggaran. Termasuk yang menjadi fokus utama adalah anggaran perjalanan dinas.

Persoalan anggaran perjalanan dinas ini menjadi sorotan Prabowo. Sebelum berangkat lawatan ke luar negeri, Prabowo titip pesan kepada para pembantunya untuk melakukan efisiensi. Ya, termasuk efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, dalam Sidang Kabinet kedua, Prabowo menyampaikan ilustrasi, kalau seluruh perjalanan dinas diefisienkan mungkin bisa menghemat anggaran dan bisa menjadi jaminan untuk mewujudkan perumahan untuk rakyat.

“Bisa dijaminkan sebagai jaminan perumahan rakyat. Kira-kira ilustrasinya seperti itu,” ungkap Hasan.

Apa yang menjadi keputusan Prabowo ini bukan tanpa alasan. Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, sebulan lalu membongkar bahwa perjalanan dinas menjadi salah satu modus Kementerian/Lembaga dalam menghabiskan serapan anggaran.

Anas menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pemakaian anggaran. Sebab nantinya alokasi anggaran ke depan bakal berbasis kinerja. 

"Kita tidak boleh lagi membagi rata anggaran, tapi dampaknya apa. Begitu juga dalam penghabisan anggaran. Ini perjalanan dinas masih tinggi. Belanja langsungnya kurang," pintanya. 

Sri Mulyani Langsung Eksekusi

Tak mau lama-lama, belum lama Presiden Prabowo pergi ke luar negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga bekerja efisien.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L).

Tak main-main, Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen untuk tahun anggaran (TA) 2024.

Pemangkasan anggaran ini tertuang pada surat edaran nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, RI, Kepala Kepolisian RI, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan pimpinan kesekretariatan lembaga negara.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, menjelaskan, surat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta agar K/L melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas TA 2024. Arahan itu disampaikan dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024.

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Pertama, menteri/pimpinan lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 yang dapat dihemat. Hal ini dilakukan dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L.

Kedua, terhadap belanja perjalanan dinas itu, dilakukan penghematan minimal 50 persen dari sisa pagu belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ditetapkan.

Ketiga, bila terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan, menteri/pimpinan lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana kepada menteri keuangan.

Keempat, kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas dikecualikan untuk dua hal, yakni belanja perjalanan dinas bagi unit yang tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas serta belanja perjalanan dinas tetap, seperti biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

Kelima, K/L melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan. K/L juga diminta mengoordinasikan pelaksanaan penghematan pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup K/L masing-masing.

Keenam, revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).

Ketujuh, untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh K/L, maka K/L atau satuan kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi tersebut.

Kondisi APBN per Oktober 2024

Banyaknya temuan anggaran yang kurang efisien untuk perjalanan dinas ini tentu menjadi salah satu catatan bagi APBN 2024. 

Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bulan Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun. Angka tersebut setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Dari total postur (APBN) kita mengalami defisit Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen dari PDB. Ini masih kecil dibandingkan target defisit tahun ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu.

Sri Mulyani lebih lanjut merinci, Kemenkeu mencatat pendapatan negara mencapai Rp 2.247 triliun hingga akhir Oktober 2024. Hal ini menandakan, negara sudah mengumpulkan 80,2 persen pendapatan dari target APBN 2024.

Adapun belanja APBN senilai Rp 2.556 triliun atau setara 76,9 persen dari target APBN 2024.

Dengan masih defisitnya anggaran ini, tentu wajar jika Prabowo meminta semuanya untuk mengalihkan anggaran tak efisien tersebut ke sektor yang lebih produktif. Waktunya memang tidak banyak, karena kinerja APBN 2024 tidak lebih dari dua bulan lagi.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang diarahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak akan menghambat kinerja kementerian dan lembaga pemerintah.

Langkah ini dinilai sebagai upaya efisiensi yang sejalan dengan kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran negara.

Sekretaris Bappenas Teni Widuriyanti menegaskan bahwa pemangkasan ini justru menjadi momen penting untuk mengevaluasi prioritas kegiatan.

"Perjalanan dinas yang tidak terlalu mendesak atau krusial bisa kita kurangi hingga 50%. Hal-hal yang tidak penting akan kami sisir dan dihilangkan," kata Teni.

Menurut Teni, penghematan pada perjalanan dinas memberikan peluang untuk lebih fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung pada program-program pembangunan nasional.

Tak Pengaruhi Agenda Utama K/L

Ia juga memastikan bahwa arahan ini tidak akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan penting lainnya, seperti pertemuan besar atau acara resmi yang sudah direncanakan di luar kantor atau di hotel.

"Untuk kegiatan di hotel, arahan ini tidak memberikan dampak berarti, karena kita lebih menyasar efisiensi perjalanan yang kurang mendesak," ujarnya.

Pemangkasan anggaran perjalanan dinas merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan mengurangi kegiatan yang sifatnya kurang mendesak, anggaran dapat dialokasikan lebih baik untuk program yang langsung mendukung kebutuhan masyarakat dan pembangunan, selaras dengan semangat pemerintahan yang lebih hemat dan produktif.

Terkait hal ini, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan, langkah Sri Mulyani ini merupakan kebijakan Presiden dalam rangka efisiensi. Trubus menyebut dana hasil potongan ini bisa dipakai untuk hal-hal lain. 

“Dana potongan bisa dipakai untuk bantuan program makan siang gratis atau sektor pendidikan, dan kesehatan. Hasil potongan juga bisa dipakai untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak,” kata Trubus kepada Liputan6.com.

Trubus menambahkan kebijakan ini merupakan langkah positif untuk efisiensi karena menurutnya sudah sejak lama perjalanan dinas menggerus dana besar dan membebani APBN. 

Adapun menurut Trubus perjalanan dinas ini hal yang rawan dikorupsi, maka dari itu pemerintah tidak ingin hal ini terjadi dan perjalanan dinas dilakukan memang ketika diperlukan. 

“Sekarang semua serba digital, data bisa diakses digital. Jika memang butuh data dari kabupaten atau wilayah bisa diakses secara digital tak perlu datang ke lokasinya,” pungkasnya. 

Mengamankan APBN 2024

Smentara itu di kesempatan terpisah, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti instruksi penghematan belanja K/L, termasuk perjalanan dinas terjadi seiring pelebaran defisit APBN yang mulai melonjak. Hal ini terutama dengan upaya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin program-programnya segera berjalan. 

"Khawatir lonjakan defisit di akhir tahun membuat pemerintah harus lakukan front loading utang secara signifikan untuk siapkan alokasi belanja di awal 2025,” ungkap Bhima kepada Liputan6.com.

"Saat ini Paling cepat memang hemat perjalanan dinas,” ia menambahkan. 

Ia memperkirakan, instruksi penghematan kemungkinan tidak berhenti pada perjalanan dinas, tetapi juga beberapa proyek pemerintahan sebelumnya yang dinilai bukan prioritas.

"Upaya untuk mencari penghematan anggaran masih akan terus dilakukan. Perlu dilihat juga penghematan perjalanan dinas meski bisa hemat APBN tapi banyak maskapai penerbangan, sektor transportasi dan hotel berharap akhir tahun siklus perjadin dapat mendongkrak omzet," jelas Bhima.

Bhima mencatat, pada kuartal ketiga 2024 belanja masyarakat untuk perjalanan dan rekreasi sedang melambat, terlihat dari pertumbuhan akomodasi makan minum hanya tumbuh 8,3% yoy melambat dibanding 2023 dan 2022.