Menkop Budi Arie Setiadi Ungkap Alasan Peternak Sapi di Pasuruan dan Boyolali Buang Susu

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan penyebab peternak sapi perah di Boyolali dan Pasuruan yang membuang hasil panen susunya karena harga susu segar anjlok.

Hal itu disampaikan Budi Arie dalam konferensi pers terkait Koperasi Susu Boyolali, di gedung Kemenkop, Jakarta, Senin (11/11/2024). Budi menuturkan, impor susu terbesar di Indonesia saat ini yaitu Selandia Baru dengan produksi susu sebesar 21,3 juta ton.

Berdasarkan data pemerintah Indonesia, konsumsi susu nasional pada 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 4,4 Juta Ton dan 4.6 Juta Ton. Sedangkan data perdagangan eksisting (USDA, 2023) konsumsi susu nasional  tahun 2022 dan 2023 sebesar 4,44 juta ton dan 3,7 juta ton.

Sementara produksi  susu sapi nasional hanya sebesar 837.223 ton atau hanya 20 persen, dan sisinya dipasok susu impor sebanyak 80 persen.

Di sisi lain, Selandia Baru dan Australia memanfaatkan Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia, yang menghapuskan bea masuk pada produk susu, sehingga membuat harga produk mereka setidaknya 5 persen lebih rendah dibandingkan dengan harga pengekspor produk susu global lainnya.

"Karena itu, ini yang harus kita lakukan langkah-langkah untuk peninjauan beberapa permasalahan dan regulasi yang ada," ujar Budi.

Disamping itu, kata Budi, kondisi ini lebih diperparah dengan para Industri Pengolahan Susu (IPS) yang mengimpor bukan dalam susu segar melainkan berupa skim (susu bubuk). Hal ini  yang membuat para peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian  di mana harga susu segar lebih murah, saat ini harganya mencapai Rp. 7.000, padahal idealnya adalah Rp. 9.000.

"Saat ini harganya mencapai Rp7.000 per liter. Harga keekonomian yang ideal adalah Rp9.000 per liter. Padahal susu skim secara kualitas jauh di bawah susu sapi segar karena sudah melalui berbagai macam proses pemanasan, ultraproses dan sebagainya," jelasnya.

Menkop mengatakan, problem rantai pasok industri pengolahan susu yang mencuat ke publik saat ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan dalam perniagaan dan produksi susu segar yang sudah cukup lama. "Dengan adanya perubahan-perubahan terkait perniagaan susu segar saat ini problem-problem tersebut menjadi muncul  seperti yang terjadi di Boyolali dan Pasuruan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi merespons aksi protes peternak sapi perah yang membuang hasil panen susu. Diketahui protes ini karena susu hasil produksi tersebut ditolak oleh Industri Pengolah Susu (IPS). Sehingga, hasil produksi para peternak lokal yang seharusnya dimanfaatkan industri besar malah tidak diterima.

Menteri Koperasi (MenKop) Budi Arie Setiadi, mengatakan problem rantai pasok industri pengolahan susu yang mencuat ke publik saat ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan dalam perniagaan dan produksi susu segar yang sudah cukup lama.

"Dengan adanya perubahan-perubahan terkait perniagaan susu segar saat ini problem-problem tersebut menjadi muncul seperti yang terjadi di Boyolali dan Pasuruan," kata Budi Arie dalam konferensi pers terkait Koperasi Susu Boyolali, di gedung Kemenkop, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Koperasi telah menyiapkan beberapa langkah strategis yang akan diambil untuk mendukung industri susu segar di Indonesia, terutama dalam konteks pembinaan koperasi yang bergerak dalam produksi dan perdagangan susu.

Langkah strategis pertama yakni, Kemenkop menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Tujuannya adalah memastikan produk susu segar dari dalam negeri dapat diserap secara maksimal oleh industri pengolahan susu. Hal ini menunjukkan upaya kolaboratif untuk memperkuat rantai pasok dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Kedua, Kemenkop akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang merupakan sentra produksi susu segar. Langkah ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi program pendampingan yang diberikan kepada koperasi dalam produksi dan perdagangan susu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa koperasi mendapatkan dukungan yang tepat dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di lapangan.

"Kemenkop akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sentra susu segar untuk memonitor dan mengevaluasi pola pendampingan kooperasi produksi dan perdagangan susu segar," ujarnya.

Ketiga, Kemenkop berencana untuk mendorong perbaikan dalam pola kemitraan antara koperasi yang memproduksi susu segar dengan industri pengolahan susu (IPS). Hal ini untuk memperkuat hubungan antara produsen susu dan pemroses susu, sehingga tercipta sinergi yang saling menguntungkan.

"Kemenkop akan mendorong perbaikan pola kemitraan antara kooperasi proyek susu segar dengan IPS," ujarnya.

Keempat, dalam tindakan jangka pendek Kementerian Koperasi meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk mengambil langkah-langkah jangka pendek untuk membantu koperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan yang mengalami masalah.

Selain itu, LPDB juga diminta untuk mendorong koperasi agar siap menjadi bagian dari rantai pasok program makan bergizi gratis. Ini menunjukkan perhatian Kemenkop terhadap masalah yang dihadapi koperasi dan upaya untuk memberikan solusi yang konkret.

"Kemenkop akan meminta LPDB untuk mengambil langkah jangka pendek guna menyelesaikan masalah yang dialami koperasi produksi susu segar di Boyolali dan Pasuruan dan meminta LPDB mendorong kesiapan koperasi produksi susu segar sebagai rantai pasok program makan bergisi gratis," pungkasnya.