Menperin Surati Prabowo Sahkan Aturan Baru Gas Bumi untuk Domestik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto, untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri.

"Baru kemarin saya tulis surat kepada bapak Presiden Prabowo, untuk bisa beliau berkenan untuk menetapkan RPP tersebut menjadi PP," ujar Menperin dalam sesi bincang di kantornya, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurut pandangannya, aturan baru tersebut sangat penting untuk sektor industri manufaktur. Tak hanya itu, RPP gas bumi untuk kebutuhan domestik juga bakal mengatur pengolahan gas demi kepentingan sumber energi kelistrikan. 

"RPP jadi PP untuk kebutuhan gas dalam negeri yang menurut pandangan kami regulasi yang sangat penting untuk industri manufaktur. RPP itu tidak melulu atur gas manufaktur, tapi juga RPP ditetapkan presiden untuk gas kebutuhan energi atau listrik," bebernya. 

Usulan pembentukan RPP gas bumi untuk domestik ini sebenarnya telah mendapat restu dari presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Sayangnya, pengesahan RPP menjadi sebuah regulasi belum terlaksana di kabinet sebelumnya. 

"RPP gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri di kabinet sebelumnya sudah disetujui dan diputuskan untuk menjadi PP. Cuman mungkin kita mengerti kesibukan dari pak Jokowi. Sehingga belum sempet membuat RPP tersebut sebagai regulasi," kata Menperin. 

Oleh karenanya, ia berharap aturan baru gas bumi untuk domestik ini bisa segera disahkan oleh Prabowo. Jika itu terlaksana, Menperin meyakini regulasi itu bisa turut menaungi program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

"Kami berdoa disetujui dan ditandatangan oleh bapak Presiden Prabowo, itu jadi game changer. Itu saya kira nanti program HGBT sudah tidak diperlukan lagi. Karena semuanya sudah diatur secara rigid di dalam RPP tersebut. Jadi tidak akan ada lagi ego sektoral," tuturnya.

Sebelumnya, Program Asta Cita Pemerintah 2024–2029 di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran sejalan dengan dua jalur pengembangan bisnis subholding gas PT Pertamina Persero, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Baik itu berkaitan dengan peran strategis gas bumi sebagai energi transisi maupun energi baru terbarukan dalam rangka mewujudkan ketahanan energi menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari, mengatakan, dua jalur pengembangan bisnis PGN dimaksud terdiri atas pertama berjalan di legacy business yaitu gas bumi dan kedua adalah menuju Low Carbon Business. Seluruhnya tergabung dalam 6 program strategis yang telah ditetapkan.

”Dari 6 program strategis dimaksud, pertama adalah pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas. Tujuannya untuk konektivitas antar wilayah gas bumi dan meningkatkan akses gas bagi pengguna baru,” kata Rosa, Rabu (16/10/2024).

Peningkatan infrastruktur gas bumi ini sejalan dengan poin kedua dari Asta Cita Prabowo-Gibran yaitu swasembada energi dan ekonomi hijau.

Pada upaya swasembada energi, terdapat sejumlah poin penting seperti pembangunan infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, serta memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor.

”Gas bumi menjadi sangat penting dalam Visi Emas Indonesia 2045 karena merupakan energi paling bersih dibandingkan sumber energi fosil lainnya. Maka gas bumi juga sangat strategis sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060,” jelasnya.

Ditambah lagi, Indonesia adalah salah satu produsen gas bumi sehingga perannya akan sangat membantu keuangan negara ketika direalisasikan sebagai pengganti LPG yang notabene bersumber dari import.

”Jargas (Jaringan Gas) untuk rumah tangga mendukung kemandirian energi. Karena kemampuan kita untuk mensupply LPG untuk kebutuhan domestik itu lebih kurang hanya 30 persen. Sementara kebutuhannya semakin meningkat. Apa bedanya dengan kemudian menggunakan gas bumi? Sehingga ini akan mengurangi import LPG dan memberikan penghematan devisa negara,” papar Rosa.

Pengembangan Jargas ini menjadi poin ketiga dari Program Strategis PGN. Adapun poin kedua adalah pembangunan Terminal Penerima LNG & LNG Hub.

Sedangkan Program Strategis keempat adalah Optimalisasi Aset Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebab BBG tetap dibutuhkan baik untuk kendaraan pribadi maupun transportasi massal berdampingan dengan kendaraan listrik di era transisi ini.

”Artinya akan ada peranan sangat penting oleh gas bumi yang kemudian akan membentuk satu ekosistem penyediaan energi bersih,” tegasnya.

Di poin kelima dan keenam dari Program Strategis PGN adalah berkaitan dengan Program Dekarbonisasi dengan Carbon Capture dan Program Energi Baru Terbarukan. ”Tentu saja yang relate dengan bisnisnya PGN dan kami membuka kemitraan untuk ini,” ujar Rosa.