Menteri PKP Jamin Program 3 Juta Rumah Dapat Dukungan Penuh Danantara

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) siap memberikan dukungan penuh terhadap sektor perumahan di Indonesia. 

Untuk itu, dirinya akan melakukan komunikasi dengan perbankan, baik bank BUMN, maupun swasta, guna menyusun skema yang akan digunakan untuk mengoptimalkan dukungan Danantara. Supaya mampu mendukung program 3 juta rumah untuk masyarakat.

Maruarar alias Ara mengatakan, dirinya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto, serta mendapat arahan langsung dari Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Danantara mendukung penuh untuk sektor perumahan. 

"Kami akan jajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN juga dengan bank swasta ya. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA. Sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik bentuknya seperti apa, berapa angkanya, scheme-nya seperti apa," kata Ara dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).

Dengan dukungan Danantara, Ara optimistis progres program 3 juta rumah ke depan akan semakin baik. Apalagi saat ini kebutuhan rumah layak huni untuk masyarakat di Indonesia terus meningkat.

"Semoga dengan dukungan Danantara, akan semakin mendorong investasi di sektor perumahan sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni," ungkapnya.

Satgas Penjara Menjadi Rumah

Ara mengaku sudah berbincang dengan Prabowo terkait usul pembentukan Satgas Penjara Menjadi Rumah. Selaras dengan rencana bakal mengalihfungsikan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang berada di tengah kota jadi perumahan.  

Menteri PKP mencontohkan, lembaga pemasyarakatan seperti di Jakarta seperti Lapas Salemba dan Lapas Cipinang itu luasnya luar biasa. 

Nanti pada waktunya akan dinilai berapa nilai asetnya, untuk kemudian diubah fungsinya menjadi perumahan. Sementara para penghuni lapas bakal dipindahkan ke pulau terluar yang juga layak. 

Dukungan Danantara

"Bagaimana support dari Danantara supaya bisa ada juga support dari segi pembiayaan yang besar. Karena prinsip Presiden Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tetapi kita juga punya Danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional," urainya.

Pihaknya juga juga akan melakukan survei, kemudian akan dibuat tata kelola yang benar. Salah satunya dengan melibatkan kepada BPKP, Kejaksaan dan dari Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sejak awal perencanaan.

"Jadi semuanya harus prudent dan hati-hati, tapi ini arahan langsung Presiden, pikiran cerdas Presiden. Tentu kami akan laksanakan sebagai pembantu Presiden. Tata kelola nomor satu harus diperhatikan, aturan, tapi polanya juga kami akan matangkan," tandasnya. 

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan rumah subsidi tidak boleh dimiliki oleh orang kaya, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP akan memastikan rumah subsidi tepat sasaran misalnya untuk rumah pertamanya MBR sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah.

Ara akan meminta jajarannya dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mengecek apakah rumah subsidi yang ada telah benar-benar dihuni oleh pemiliknya atau tidak.

Pasalnya dari hasil kunjungan kerjanya ke lapangan banyak rumah-rumah subsidi yang tidak dihuni pemiliknya dan kondisinya juga tidak layak huni.

Ara menyatakan telah menetapkan Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur batas penghasilan MBR yang boleh memiliki rumah subsidi. Hal itu akan memperluas jangkauan akses masyarakat sekaligus mendorong pasar perumahan di Indonesia.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kerja keras BP Tapera dan Bank penyalur KPR FLPP karena semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah layak huni. Tahun ini kami menargetkan sebanyak 220.000 rumah subsidi untuk masyarakat dan akan terus kami upayakan kuotanya bisa bertambah lagi," katanya.

Ara menyatakan akan terus berusaha melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program 3 Juta Rumah bisa terlaksana dengan melibatkan semua pihak.

Untuk itu, Kementerian PKP akan berkolaborasi dengan berbagai Kementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan untuk rumah buruh, Kementerian Pertanian untuk rumah petani, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk rumah wartawan, Kementerian Pendidikan Dasar untuk rumah guru dan Kementerian Kesehatan untuk rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat.

"Kami tidak melaksanakan groundbreaking tapi langsung menyerahkan kunci rumah subsidi untuk MBR," ujar Maruarar Sirait.