Muliaman Sebut Badan Pengelola Investasi Danantara Berbeda dengan Kementerian BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membentuk badan baru yang bertugas untuk pengelolaan investasi. Badan tersebut ialah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dikepalai Muliaman Darmansyah Hadad dan Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara.

Keduanya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 142/P Tahun 2024. Muliaman menegaskan Badan Pengelola Investasi Danantara memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN).

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini, tapi tentu saja itu bertahap," kata Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024), demikian mengutip keterangan resmi.

Muliaman menyebut Badan Pengelola Investasi Danantara seperti sovereign wealth fund Indonesia Investment Authority (INA). Namun, Muliaman sampaikan Danantara memiliki cakupan yang lebih luas lantaran juga mengelola investasi negara di luar APBN.

Muliaman Hadad menyebut pembentukan badann ini merupakan bentuk komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Muliaman menyampaikan Prabowo ingin pengelolaan investasi dapat lebih terpadu dan tak lagi berjalan sendiri-sendiri.

"Ya misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Kemudian, kebijakan investasi nasional seperti apa," kata Muliaman.

Sementara itu, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang menjadi Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendampingi Kepala Badan Danantara Muliaman Darmansyah Hadad dalam Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Mengutip Antara, Selasa (22/10/2024), pria kelahiran Surabaya, 14 Maret 1971 ini, menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung (ITB), yang di tengah jalan mendapatkan beasiswa Program Habibie (Program STAID-2).

Kemudian melanjutkan ke Jurusan Arsitek Perkapalan di Nagasaki Institute of Applied Science, Jepang. Usai lulus S1, Kaharuddin melanjutkan studi S2 dan S3 di Jurusan Arsitek Perkapalan, Hiroshima University, Jepang, untuk mendalami ilmu desain perkapalan yang dikombinasikan dengan kecerdasan buatan (AI) yang masih langka pada masa itu. Beberapa desain hasil karyanya yang dipatenkan, di antaranya Patent Right, Sub-Optim System of Ship Desain on Java, Master Tesis Strength Optimization of Bulk Carrier.

Serta Doktoral Desertation: Hull Optimazation of Tanker and Bulk Carrier with Combined Method of Neural Network and Genetic Algorithim. Dengan keberhasilan pendidikannya di Jepang, Ia mendapatkan penghargaan "The Best Naval Architect Student in Japan" dan berbagai penghargaan lainnya di bidang teknologi.

Pada awal karier, ia bekerja di beberapa perusahaan galangan kapan terbesar di dunia, di antaranya Shinkurushima Dockyard, Mitsui Shipyard dan Mitsubishi Heavy Industries. Pada 2005, dia kembali ke Indonesia dan mendirikan PT Terafulk Megantara Design, perusahaan swasta pertama di Indonesia yang bergerak di bidang desain kapal.

Kemudian, pada 21 April 2021, Ia ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadi Direktur Utama PT PAL. PT PAL Indonesia (Persero) adalah perusahaan galangan kapal terbesar di Indonesia, yang memiliki keunggulan bisnis pada kapabilitas pembangunan dan rancang-bangun kapal perang dan kapal niaga; pembangunan dan maintenance, repair, and overhaul (MRO) kapal selam; MRO kapal perang, kapal niaga, dan produk-produk kemaritiman; general engineering produk energi dan elektrifikasi; dan technology development.

Cikal Bakal Superholding

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan sebagai cikal bakal superholding dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Badan Danantara akan langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang merujuk konsep seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.

Kemudian, keberadaan Indonesia Investment Authority (INA) dalam struktur Danantara, menjadi salah satu fokusnya, yang mana Model pengelolaan yang profesional menjadi salah satu fokus utama, di mana fungsi-fungsi Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik akan dilepaskan.