OJK: Masyarakat Difabel di Daerah Terpencil Sulit Akses Layanan Keuangan  

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa masyarakat difabel, terutama di daerah terpencil masih sulit mendapat akses keuangan. Kondisi itu salah satunya ditemukan di Kota Balige, Sumatera Utara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Friderica Widyasari Dewi memastikan bahwa kondisi tersebut akan menjadi perhatian lembaganya.

"Kami baru pulang dari Balige, di sana ada 1 desa yang banyak sekali saudara-saudara kita difabel. Mereka mau buka rekening tidak mudah ya, karena belum semua memberikan akses yang sama, ini yang kita terus perjuangkan," ujar Friderica dalam kegiatan CNN Indonesia Financial Forum 2024 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Friderica, yang akrab disapa Kiki, juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses layanan keuangan di sejumlah daerah di Jawa.

Kendala ini mulai dari perbankan yang sulit dijangkau hingga jaringan internet yang tidak merata.

"Saya pernah di satu daerah masih di Pulau Jawa, belum berbicara tentang mereka yang ada di luar pulau Jawa, ternyata akses itu tidak juga semudah yang kita bayangkan," bebernya.

Melihat kondisi tersebut, Kiki berharap perusahaan-perusahaan perbankan di seluruh negeri bisa lebih aktif menjangkau wilayah di Indonesia yang masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan.

“Memang dibutuhkan willingnes (oleh perbankan) untuk mau menjemput bola kepada saudara-saudara kita yang secara akses tidak seberuntung saudara-saudara kita lainnya," tuturnya.

Selain itu, Kiki juga menyampaikan pihaknya akan terus melakukan pendidikan literasi keuangan untuk masyarakat.

"Setiap tahun temanya berbeda-beda. Sektor perbankan dan sebagainya sudah. Tahun depan kita fokus kepada investasi," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pihaknya akan memberi edukasi tentang investasi ke masyarakat pada 2025 mendatang.

Pemberian edukasi itu akan dilakukan melalui skema Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa lembaga tersebut akan memberi materi pengajaran yang berbeda-beda tergantung di setiap daerah.

“Sektor perbankan dan sebagainya sudah. Program tahun depan fokus kepada investasi," kata Friderica, saat ditemui media di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Peran OJK

Friderica, yang akrab disapa Kiki, mengatakan bahwa OJK tidak akan memaksakan pengajaran tentang investasi besar.

Maka dari itu, program edukasi itu akan dimulai dengan hal-hal yang relevan dengan masyarakat di masing-masing daerah.

"Enggak bisa di semua daerah kita ajarkan tentang investasi, tentang saham, misalnya. Kan kita bisa ajarkan, kalaupun mereka tertarik di pasar modal, bisa masuk reksadana dulu, saham, ataupun investasi emas," jelas dia.

Adapun wilayah yang menjadi bagian program Gencarkan tahun 2025 mendatang, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dengan menggandeng pelaku sektor jasa keuangan, gerakan sejauh ini mengelola 8.000 program dan sudah menjangkau 32 juta masyarakat Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar ikut berkomentar mengenai terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Menurutnya, masa depan industri kripto bisa cerah dengan hadirnya Donald Trump karena dirinya merupakan sosok yang terbuka dalam pengembangan industri kripto.

Mahendra menyebut, terpilihnya Trump sebagai Presiden AS mau tidak mau akan mengubah bisnis industri kripto. Trump sendiri merupakan sosok yang dinamis dalam melahirkan kebijakan-kebijakan di masa kepemimpinannya.

"Yang menarik adalah yang terjadi dalam minggu-minggu lalu di Amerika Serikat, seseorang yang sebelumnya bisa dikatakan crypto skeptik, kemudian menjadi proponen dari crypto terpilih sebagai presiden Amerika Serikat yang akan datang," ujar Mahendra dalam acara Bulan Fintech Nasional 2024 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Apalagi, lanjut Mahendra, Amerika merupakan negara adidaya yang memiliki pengaruh besar terhadap sektor keuangan dunia. Dengan ini, industri kripto akan mengalami penyesuaian di era kepemimpinan Trump.

"Sehingga kemudian kita lihat dampaknya juga kepada apa dinamika di sektor ini, tapi ini karena merupakan perkembangan di negara super power, tentu akan menjadi game changer," beber dia.

Oleh karena itu, terpilih Trump sebagai Presiden AS perlu diantisipasi oleh OJK selaku regulator dalam menyusun kebijakan terkait industri kripto. Mahendra juga meminta pelaku industri maupun investor kripto untuk melakukan antisipasi ditengah pasar yang dinamis.

"Kalau dalam hal perspektif yang begitu dinamis baik di geopolitik, sektor real, dan dinamikanya yang luar biasa kemanfaatan inovasi dan teknologi dan digital serta juga perkembangan politik di Amerika Serikat. Saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan pengawasan, kebijakan, pengaturan yang dilakukan oleh OJK ya tentu saja memang  adalah yang terbaik yang dimungkinkan oleh negara," tandasnya.