Pakar Usul Bea Keluar Diperluas ke Komoditas Tambang Lain hingga Mineral

Liputan6.com, Jakarta - Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi menilai kebijakan bea keluar (BK) tidak hanya relevan diterapkan pada batu bara, tetapi juga perlu diperluas ke berbagai komoditas tambang dan mineral lainnya.

Dia menuturkan, kebijakan tersebut dapat menjadi instrumen strategis untuk mengendalikan arus ekspor komoditas mentah yang selama ini cenderung lebih menguntungkan pasar luar negeri dibandingkan kebutuhan domestik. Dengan bea keluar, pemerintah memiliki ruang untuk mengatur agar sebagian pasokan tetap diprioritaskan bagi kebutuhan dalam negeri, termasuk sektor kelistrikan.

“Ya saya kira menurut saya harus, yang lain juga harus ada begitu ya. Seperti misalnya konsentrat dari timah kalau enggak salah, atau yang dikeluarkan dari Freeport gitu ya. Freeport misalnya boleh mengekspor konsentrat tapi harus membayar bea keluar tadi gitu ya,” kata Fahmy kepada Liputan6.com, Kamis (26/3/2026).

Ia menjelaskan, selama ini ekspor komoditas dalam bentuk mentah menyebabkan nilai tambah yang diperoleh Indonesia relatif rendah. Selain itu, penerimaan negara juga tidak optimal karena hanya bergantung pada royalti dan pajak tanpa tambahan instrumen seperti bea keluar.

Ia menilai penerapan bea keluar dapat menjadi pendorong percepatan hilirisasi industri tambang di dalam negeri. Dengan pengolahan yang dilakukan di dalam negeri, komoditas tambang dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Selain meningkatkan nilai tambah, kebijakan ini juga dinilai selaras dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional. Negara, sebagai pemegang kendali atas sumber daya alam, perlu memastikan hasil eksploitasi tambang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

“Tapi kalau hanya diekspor dalam keadaan mentah seperti batu bara dan tambang lainnya, itu pendapatan negara kecil dan juga nilai tambahnya juga rendah. Jadi, dan ini saya kira sangat tepat karena apa? Pada dasarnya semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu kan dikuasai negara, untuk kepentingan rakyat tadi,” jelasnya.

Dengan demikian, perluasan kebijakan bea keluar ke berbagai komoditas tambang dinilai dapat memperkuat peran negara dalam mengelola sumber daya alam sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan kebijakan bea keluar (BK) untuk komoditas batu bara mulai berlaku efektif pada 1 April 2026. Rencana ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara di tengah tingginya harga komoditas global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penerapan kebijakan tersebut masih menunggu hasil rapat final lintas kementerian dan lembaga.

“Seharusnya kalau besok jadi (rapat), ya (berlaku) 1 April. Kalau besok jadi. Belum tahu kan, kan masih mau saya rapatin dulu,” kata Purbaya, Rabu (25/3/2026).

Selain batu bara, pemerintah juga tengah menyiapkan aturan serupa untuk komoditas nikel. Kebijakan ini telah mendapat persetujuan Presiden, namun masih memerlukan pembahasan teknis lanjutan sebelum resmi diterapkan.

Rapat koordinasi terkait detail kebijakan akan digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Purbaya menegaskan, besaran tarif bea keluar belum dapat diumumkan karena masih dalam tahap finalisasi.

“Angka (bea keluar) sudah diputuskan oleh Presiden, tetapi kan rapatnya bisa diskusikan dahulu baru kita bisa keluarkan seperti apa nanti. (Batu bara) jelas akan dikenakan bea keluar sesuai dengan arahan Presiden,” ungkapnya.