Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan kondisi Jalan Pantura di wilayah Jawa Barat hingga Jawa Tengah dalam kondisi baik, meskipun masih terdapat beberapa titik yang mulai bergelombang.
Temuan itu didapatnya usai menyusuri jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) dari Cikampek hingga Semarang, guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2025.
"Tapi memang sudah kita sudah kita anggarkan untuk melakukan preservasi menengah hingga berat tergantung kondisi jalannya. Semua posko telah disiapkan dengan alat berat dan alat tambal cepat, untuk memastikan lubang-lubang yang muncul bisa segera ditangani," kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025).
Meskipun sudah melewati H-10, ia menambahkan, tetapi jika ditemukan lubang baru akan segera dilakukan penanganan. Itu bakal dilakukan saat volume lalu lintas tidak terlalu padat agar tidak mengganggu arus perjalanan pemudik.
"Jalan nasional ini punya batas tonase maksimal 10 ton, dengan asumsi tidak ada over dimension dan overload (ODOL). Namun begitu ada kendaraan yang lewat melebihi batas tersebut, kami akan sarankan untuk menggunakan jalan tol," ujar Dody.
Menurut dia, hal ini penting untuk mengurangi beban APBN yang harus menanggung biaya perbaikan jalan nasional akibat kendaraan ODOL alias berlebih muatan.
"Harusnya perbaikan dilakukan 6 bulan atau setahun sekali. Tapi jika kendaraan ODOL tetap melintas, jarak waktu perbaikan akan semakin pendek. Kalau dibiarkan, berisiko menimbulkan kecelakaan, terutama bagi pengendara motor yang mendominasi volume kendaraan di Indonesia," paparnya.
Ia menyebut penanganan masalah ODOL perlu melibatkan kementerian terkait, seperti Kementerian Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian PU untuk merumuskan solusi terbaik secara komprehensif.
Titik Rawan Macet dan Bencana
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng-DIY Khusairi mengatakan, untuk memastikan arus mudik lancar pada ruas-ruas jalan nasional seperti di jalur Pantura, pihaknya telah melakukan perbaikan jalan untuk menangani lubang guna mendukung zero pothole.
BBPJN Jateng-DIY memetakan 53 titik rawan kemacetan, 30 titik rawan kecelakaan, dan 51 titik rawan bencana di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
"Kami juga telah menyiagakan 24 Posko Lebaran yang terdiri dari 19 posko di Jawa Tengah dan 5 posko di DIY,” ungkap Khusairi.
Tuntaskan Pembangunan Jalan
Selain itu, BBPJN Jateng-DIY juga telah menyelesaikan sejumlah pembangunan underpas, flyover dan jalan yang dapat digunakan para pemudik.
"Di Kota Solo, kehadiran Underpass Joglo akan mendukung kelancaran arus mudik di wilayah tersebut. Sedangkan di Magelang, Flyover Canguk telah disiapkan untuk mendukung jalur Lebaran ke arah Yogyakarta maupun sebaliknya ke Magelang/Semarang guna mengurai kemacetan," tuturnya.
AHY: Prioritas Infrastruktur Kementerian PU Tak Kena Efisiensi Anggaran
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan proyek infrastruktur prioritas tak terdampak efisiensi anggaran. Sumber dana yang dicari juga tak sebatas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Seperti diketahui, pemerintah mengerem belanja sekitar Rp 300 triliun. Alhasil beberapa proyek harus terdampak efisiensi anggaran tersebut.
AHY memastikan Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana tugas pembangunan infrastruktur telah menetapkan prioritas, termasuk kesiapan infrastruktur selama periode mudik lebaran 2025.
"Kalaupun ada efisiensi yang berdampak pada Kementerian PU, ya kita sesuaikan list of priorities-nya, prioritas-prioritasnya begitu. Tetapi setahu saya tidak mempengaruhi secara signifikan upaya Kementerian PU mempersiapkan mendukung arus mudik," kata AHY dalam Rapat Koordinasi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (28/3/2025).
Sementara itu, dia mengakui proyek lainnya memang perlu ditinja ulang. Namun dia memastikan Kementerian PU bisa berkontribusi positif dalam beberapa tahun kedepan.
"Walaupun saya tahu juga kalau namanya urgensi itu semuanya memiliki urgensi, kita juga tidak boleh lupa bahwa dampak dari bencana alam misalnya, kerusakan infrastruktur yang harus segera diperbaiki, tidak bisa menunggu, itu juga harus menjadi atensi dan prioritas kita," terangnya.
AHY membuka peluang adanya investasi dari sektor swasta yang masuk untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Apalagi, bagi proyek yang terbilang besar dan membutuhkan dana jumbo.
"Ini terutama untuk proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang membutuhkan alokasi anggaran yang tidak sedikit," tegasnya.
Arahan Presiden Prabowo
AHY mengulang arahan Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada pembangunan untuk mencapai swasembada pangan, swasembada energi dan hilirisasi. Pada bagian pertama, Kementerian PU mengambil peran pada sisi penguatan irigasi pertanian.
"Jadi infrastruktur juga diarahkan lebih dalam untuk mendukung itu," ucap AHY.
"Nah kalau ada yang lain, yang mungkin masih bisa dipanding, tapi itu enggak, ya tentunya harus kita lakukan penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian, namun sekali lagi saya tidak berhenti, kami semua juga terus mencari jalan," tandasnya.