Pendapatan Negara hingga Oktober 2024 Capai Rp 2.247,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp2.247,5 triliun, atau 80,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Untuk kinerja APBN hingga Oktober 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, yang berarti 80,2 persen telah dikumpulkan, dengan kenaikan 0,3 persen dibandingkan Oktober 2023," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Jika dilihat dari pertumbuhannya, belanja negara ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14,1 persen, dan ini memberikan dampak positif pada perekonomian," paparnya.

Defisit APBN

Bendahara Negara itu melanjutkan, defisit APBN per Oktober 2024 tercatat sebesar Rp309,2 triliun atau setara dengan -1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Defisit akhir Oktober tercatat Rp309,2 triliun atau -1,37 persen terhadap PDB. Ini masih lebih rendah dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah disepakati bersama DPR," jelasnya.

Dari sisi keseimbangan primer, Sri Mulyani yang akrab disapa Ani menyampaikan bahwa keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp97,1 triliun.

"Keseimbangan primer positif, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN, yaitu defisit yang direncanakan sebesar 2,29 persen dari PDB," pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan proses penyusunan APBN 2025 bersama DPR RI, khususnya Badan Anggaran (Banggar).

Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini disebutnya tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sesuai mandatnya, Sri Mulyani mengatakan, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama jadi instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan atau keadilan sosial, dan menjaga stabilitas.

"Itu adalah esensi fungsi keuangan negara yang tertuang dalam UU Keuangan Negara, alokasi, distribusi, dan stabilisasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (19/9/2024).

Menurut dia, penyusunan APBN 2025 telah mengikuti ajaran dari Soemitro Djojohadikoesoemo, akademisi yang sempat memegang beberapa jabatan menteri di era 1950-1970an.

"Itu juga merupakan esensi trilogi pembangunan yang diajarkan oleh Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, yaitu ayahanda dari presiden terpilih, yaitu perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan menjaga stabilitas," bebernya.

Transparan

Sri Mulyani menyampaikan, APBN 2025 telah disusun melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka dan konstruktif.

"Ini menunjukan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance, keterbukaan terhadap masukan, pandangan dan kritikan yang tetap berjalan, namun kesepakatan tetap dapat diwujudkan," ungkapnya.

"APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya, agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan," tutur Sri Mulyani.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com