Prabowo Bangun 3 Juta Rumah di Tanah BUMN hingga Koruptor, Cicilan KPR Bakal Ringan?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen mendukung program 3 juta rumah per tahun milik Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan lahan milik perusahaan BUMN di sekitar stasiun kereta api.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu, lahannya yang tidak maksimal dulunya kan sekarang sudah dibangun, menjadi TOD bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," ujar Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11).

Selain bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Erick Thohir juga berkolaborasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk menyediakan lahan sitaan koruptor hingga tanah milik BUMN untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.

"Pak Ara sekarang sedang memapingkan mana perumahan rakyat. Makanya beliau mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun," ujar dia.

Dia mengatakan, pengoptimalan lahan milik BUMN hingga hasil sitaan koruptor ini bertujuan untuk memangkas cicilan maupun sewa rumah bagi rakyat. Dengan ini, masyarakat dapat mencicicil maupun menyewa rumah menjadi lebih murah.

"Memang tentu harga rumahnya harus jauh lebih murah, makanya lahannya dicari yang tentu yang tidak perlu dibeli gitu misalnya," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan perpanjangan tenor KPR menjadi 30 tahun. Perpanjang tenor ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat untuk memiliki rumah.

"Makanya kita mendorong yang namanya mortgage-nya itu cincilan rumah diperpanjang dari 15 hingga 30 tahun, dan itu nanti ekonominya akan terpengaruh," ucapnya.

Untuk mendukung program Tiga Juta Rumah di Indonesia, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) memaparkan berbagai solusi strategis di hadapan ratusan pengembang.

Dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, para pejabat dan pemimpin BTN membahas solusi untuk mengatasi berbagai kendala dalam pemenuhan kebutuhan rumah rakyat.

Solusi tersebut mencakup penyediaan lahan, kemudahan perizinan, hingga usulan relaksasi pajak properti guna menurunkan harga rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dukungan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pihaknya akan meminta Menteri Keuangan memperpanjang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga lima tahun.

Selain itu, Kementerian Perumahan juga bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengusulkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah daerah demi menurunkan harga rumah.

“Kami percaya bahwa penyediaan tanah yang lebih murah, efisiensi biaya, dan kemudahan izin dapat meningkatkan omzet pengembang dan menjadikan program Tiga Juta Rumah lebih sukses,” ujar Maruarar di Menara BTN, Jakarta, ditulis, Minggu (10/11/2024).

Langkah Menteri Dalam Negeri untuk Meringankan Beban MBR

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencana untuk menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini akan disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah agar mereka dapat turut mendukung program tersebut.

“Saya akan keluarkan surat edaran agar retribusi PBG dihapus untuk MBR, sesuai arahan Presiden untuk membantu masyarakat kurang mampu,” kata Tito.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, meminta agar pengembang juga memberikan fasilitas umum dan sosial di proyek perumahan mereka.

Nusron menekankan bahwa pengembang yang tidak mematuhi peraturan akan diwajibkan menyediakan rumah gratis untuk MBR sebagai denda.

Peran BTN dalam Pembiayaan Perumahan MBR dan Sektor Informal

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa BTN telah menyalurkan lebih dari 5,5 juta KPR untuk subsidi dan non-subsidi sejak 1976.

Nixon menyatakan bahwa banyak kaum milenial, perempuan, dan pekerja sektor informal kini memilih KPR sebagai solusi kepemilikan rumah pertama mereka.

“Program rumah subsidi membantu masyarakat sektor informal untuk memiliki hunian yang layak. Indonesia masih menghadapi backlog perumahan sebesar 9,9 juta, dengan lebih dari 50% masyarakat miskin tinggal di rumah tidak layak huni,” ungkap Nixon.

Berdasarkan data PLN, ada 24 juta rumah di Indonesia yang tidak layak huni, menunjukkan urgensi program perumahan yang berkelanjutan.