Prabowo Kantongi Lampu Hijau dari China soal Hilirisasi dan Swasembada Pangan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto membawa pulang sejumlah kabar baik di bidang ekonomi, dari pertemuannya bersama Presiden China Xi Jinping di Negeri Tiongkok beberapa waktu lalu. 

Seperti tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan China dan Indonesia, dengan nilai mencapai USD 10,07 miliar atau setara Rp 157,59 triliun (kurs Rp 15.650 per dolar AS). Sektor-sektor yang akan digarap, mulai dari manufaktur canggih, energi terbarukan, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, hingga keuangan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso yang ikut bersama rombongan ke Beijing, China menuturkan, Prabowo telah menyampaikan secara lengkap terkait program prioritas Pemerintah Indonesia di hadapan Xi Jinping. 

"Jadi semua kebijakan kita ke depan sudah dibahas secara lengkap kemarin. Jadi kita sudah cukup jelas arahan dari kedua pemimpin, termasuk isu-isu masalah hilirisasi, kemudian juga terkait pangan dan kritikal mineral. Semuanya sudah dibahas," ungkapnya di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Susiwijono mengabarkan, Xi Jinping dan Pemerintah China merespon positif berbagai kebijakan Prabowo.  "Sinyalnya sangat positif sekali. Pemerintah China sangat mengapresiasi, karena bapak Presiden datang langsung ke China. Kemarin membahas hampir semua hal yang perlu kita terjemahkan di level teknis, sudah diterjemahkan kemarin," kata dia. 

Ia lantas membeberkan sejumlah kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan China, semisal terkait ekonomi biru hingga critical mineral. Namun, ia belum menyebut secara detil bagaimana keterlibatan China dalam program-program strategis semisal hilirisasi dan swasembada pangan.

"Salah satunya yang di Kemenko Perekonomian yang terkait dengan blue economy. Kemudian terkait dengan mineral yang ada di Kementerian ESDM, karena sekarang ada di Kemenko Perekonomian. Kemudian beberapa kesepakatan lanjutan dari beberapa kementerian. Juga membahas beberapa proyek strategis antara kita dengan RRT," tuturnya. 

"Jadi banyak kemarin yang dibahas, dan hasilnya sangat positif pada kesepakatan-kesepakatan proyek baru ke depan. Saya kira yang paling penting, sinyalnya sangat bagus," tegas Susiwijono. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa kunci mencapai swasembada pangan pada 2028 adalah dengan memperbaiki seluruh aspek, mulai dari hulu hingga hilir.

“Ya, semua harus diperbaiki. Benihnya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, (alokasi) pupuk subsidi sudah ditingkatkan, dari 4,5 juta ton menjadi lebih dari 9 juta ton. Semua harus kita benahi jika ingin hasil optimal,” kata Zulhas saat meninjau lahan padi PT Sang Hyang Seri, di Desa Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Selain itu, untuk mencapai swasembada pangan dibutuhkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Zulhas juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang telah menjalankan program cetak sawah, yang menurutnya berperan penting dalam mempercepat swasembada pangan.

“Tentu kita butuh upaya lebih besar lagi. Pak Mentan (Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman) sudah luar biasa, membuka lahan sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah. Jadi, dari berbagai lini kita perbaiki, agar dalam waktu dekat bisa swasembada,” ujarnya.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi di sektor pertanian menjadi elemen penting. Semakin banyak inovasi teknologi yang diterapkan, semakin tinggi pula potensi peningkatan produksi pangan dalam negeri.

“Tentu saja inovasi teknologi harus didorong. Kalau pakai arit, food loss-nya bisa mencapai 10-15 persen, sedangkan dengan combine harvester (food loss) bisa di bawah 5 persen. Bayangkan, bisa hilang 10 persen jika tidak pakai alat. Jadi, alat seperti drone sangat penting,” jelasnya.

Zulhas menambahkan bahwa Indonesia bisa mencontoh Korea Selatan yang telah memanfaatkan teknologi greenhouse untuk meningkatkan hasil pertanian mereka.

“Di Korea, mereka sudah pakai teknik green house, sehingga tidak tergantung musim atau sinar matahari—cukup menggunakan lampu. Memang inovasi teknologi harus ada,” pungkas Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, mengatakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpinnya akan berkantor di Graha Mandiri, jalan Imam Bonjol Nomor 61, Thamrin, Jakarta Pusat.

"Di Graha Mandiri, dua bulan lagi," kata Zulkifli Hasan saat meninjau lahan panen padi di Subang, Jawa Barat, Kamis (31/20/2024).

Adapun terkait anggaran, Zulkifli menegaskan pihaknya masih mengurus dan menyusun jumlah anggaran yang akan diterima oleh Kemenko Pangan.

"Belum-belum (anggaran), masih diurus," imbuhnya.

Sebagai informasi, Kemenko Pangan merupakan Kementerian baru dalam kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dibentuknya Kemenko dilakukan untuk mencapai target swasembada pangan dan energi yang ditetapkan Prabowo selama lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan tugas baru pada kepada Zulkifli Hasan. Kini, Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan setelah resmi dilantik pada Senin, 21 Oktober 2024. Dalam kabinet sebelumnya, Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Perdagangan.