Prabowo Pangkas Anggaran Seremonial, Kebocoran APBN Bisa Diredam?

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pemangkasan anggaran untuk kegiatan seremonial di tingkat kementerian.

Pasalnya, ia menyoroti tingkat kebocoran APBN yang cukup tinggi sejak masa orde baru sampai dengan orde reformasi. Mantan Menteri Keuangan sekaligus ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo bahkan memperkirakan, di zaman orde baru tingkat kebocorannya sekitar 30 persen.

"Adanya perintah dari Prabowo kepada menteri keuangan, semua menko dan para menteri untuk memangkas anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, sarasehan, konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri mohon dikurangi, tentu patut disambut gembira," ujar Anwar, Jumat (25/10/2024).

Menurut dia, tujuan dari kebijakan tersebut bukanlah untuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Namun lebih kepada membuat bagaimana supaya penggunaan anggaran belanja negara benar-benar dipergunakan secara efektif dan efisien

"Sehingga dana APBN benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat, banyak bukan hanya oleh segelintir orang saja," imbuh dia.

Oleh karenanya, ia berharap agar para menteri dan wakil menteri yang ada hendaknya benar-benar siap menyukseskan visi dan misi dari presiden tersebut. Lantaran Prabowo tampak ingin menjadikan kepemimpinannya sebagai era pemerintahan yang benar-benar pro rakyat.

"Sehingga semua kegiatan yang tidak mendukung bagi terciptanya hal demikian harus ditiadakan. Bahkan Prabowo juga sudah terlebih dahulu mewanti-wanti para menteri dan wakil menterinya agar tidak mengambil dana APBN bagi kepentingan diri dan keluarga serta kroni-kroni mereka," tegasnya.

Anwar menekankan, kebijakan Prabowo yang seperti ini perlu mendapat dukungan bersama. Sebab, apa yang dilakukannya jelas merupakan perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945, yakni untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Jika seandainya ada diantara para menteri dan wakil menteri yang merasa tidak sanggup melaksanakan apa yang diinginkan Presiden tersebut, maka tentu sebaiknya menyatakan diri mundur saja. Agar bisa digantikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan integritas yang jauh lebih tinggi," pintanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Negara bersama para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya, pada Rabu (23/10/2024).

"Kabinet Merah Putih - nama yang dipilih Presiden @prabowo - sebagai simbol semangat Persatuan, Kebangsaan dan Kebersamaan dipimpin Presiden @prabowo dan wakil Presiden @gibran_rakabuming. Kabinet Merah Putih melaksanakan Sidang Kabinet Paripurna pertama kali," kata Sri Mulyani dikutip dari media sosial instagramnya @sminrawati, Kamis (24/10/2024).

Berdasarkan arahan Presiden, kata Sri Mulyani, semua harus kerja konsisten dengan semangat dan tujuan NKRI yang tercantum dalam Pembukaan UUD yakni menjaga Kemerdekaan dan Keutuhan Bangsa, Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah; Menciptakan kesejahteraan sosial dan keadilan, serta Melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi.

"Presiden Prabowo menekankan, pentingnya Kerjasama tim dalam kabinet; Teliti dan tepat menggunakan APBN untuk manfaat rakyat, fokus pemberantasan kemiskinan, korupsi dan inefisiensi birokrasi. Sederhanakan dan permudah birokrasi dan regulasi," ujarnya.

Adapun prioritas utama program Presiden Prabowo yakni, ketahanan dan swasembada Pangan dan Energi; Pemberian Makanan Bergizi bagi Ibu Hamil dan Anak; Hilirisasi 26 komoditas; Kualitas dan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; Jaga pertahanan negara kuat dari ancaman: Judi online, penyelundupan, Narkoba dan kegiatan ilegal serta kebocoran.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar perencanaan dan penganggaran serta kebijakan dan aturan harus teliti dan tepat sesuai priortas dan fokus pembangunan untuk menciptakan Ketahan dan Ketangguhan Ekonomi, Sosial, Politik, Hukum dan Pertahanan Nasional.

"Sebuah bangsa hanya bisa maju apabila BERSATU dan SELALU MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN NEGARA dan BANGSA diatas kepentingan sendiri atau kelompok," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta menteri-menterinya mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Prabowo bahkan meminta para menteri lebih berani dan tak ragu untuk mengganti pejabat-pejabat di kementeriannya yang tak maksimal bekerja.

"Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan terbaik untuk rakyat kita. Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Menurut dia, ada banyak orang yang mau mengabdi bagi Indonesia. Untuk itu, Prabowo memberi wewenang menteri mencopot atau merumahkan pejabat-pejabatnya yang tak patuh dan tidak bekerja keras.

"Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot dan suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita," ujarnya.

Prabowo meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih segera menyiapkan program kerja masing-masing. Dia akan memanggil menteri-menteri untuk berkoordinasi terkait program kerja.

"Saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tutur Prabowo.

"Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah panggil beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP. Dan besok pun kita akan lanjutkan," sambung Prabowo Subianto.