Program MBG Harus Sempurna di Akhir 2026, Bakal Ada Kanal Aduan hingga Satgas

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa sempurna sebelum akhir tahun ini. Pemerintah akan menambah kanal aduan hingga satuan tugas (Satgas) yang mengawal program prioritas tersebut.

Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dia mengatakan perbaikan terhadap pelaksanaan MBG terus dilakukan seiring waktu.

"Tentu semakin hari ini akan semakin baik. Atas perintah Bapak Presiden, kita diminta sudah sempurna sebelum akhir tahun," ungkap Zulkilfi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Pada proses perbaikan ini, kata Zulkifli, akan ada tambahan regulasi sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Utamanya agar pelaksanaan menjadi lebih baik kedepannya.

"Ya, ada tiga perbadan, ada lagi tiga aturan yang akan segera kita tetapkan. Baru satu peraturan saja kita bisa menertibkan tadi, yang melanggar-melanggar," kata dia.

"Yang melanggar, yang makanannya kurang, kesehatannya, apa tadi yang limbah itu? IPAL-nya belum rapi. Ya, dan sebagainya. Itu kita bisa suspend. Bisa diberhentikan sementara," sambungnya.

Zulkifli menerangkan lagi, nantinya akan dibuka sebuah kanal aduan yang bisa diakses oleh para penerima manfaat. Tujuannya mengawal pelaksanaan MBG.

"Ini ada tiga aturan lagi, misalnya untuk penanganan percepatan komplain, lagi-lagi kita rapihkan ini, sehingga nanti di BGN ada call center. Di sini kami bikin juga nanti complain center, sehingga pelasanan yang di bawah itu nanti bisa cepat," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Satgas hingga tingkat kecamatan untuk mengawasi pengelolaan dapur MBG serta penyalurannya ke masyarakat.

"kita akan buat peraturannya mengenai satgas itu, ada Bupati sampai ke Camat, ada dari Kementerian Kesehatan sampai ke Puskesmas, semua nanti akan terlibat," jelas dia.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan langkah efisiensi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanannya menjadi 5 hari dalam sepekan untuk penerima anak sekolah.

Zulkifli mengungkapkan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tingkat menteri. Ini sebagai hasil evaluasi dari pelaksanaan MBG 6 hari sepekan, termasuk tambahan satu hari diluar waktu sekolah.

"Ini dalam rangka perbaikan, efektivitas pelaksanaan, malau kemarin kan 6 hari, hari libur dikasih juga, nah itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah," ungkap Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

"Hari sekolah datang 5 hari, kalau libur, lebaran, ya kan, kalau dimasukin juga gak efektif. Jadi itu libur gak ada lagi. Dia hanya diberikan di hari sekolah, untuk sekolah umum," sambungnya.

Zulkifli mengatakan, pelaksanaan MBG 5 hari sepekan hanya berlaku di sekolah umum. Sementara itu, sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) akan ada penanganan khusus, termasuk kemungkinan tambahan satu hari di waktu libur.

"Selain 5 hari di sekolah, kalau diperlukan bisa saja ditambah lagi 1 hari. Karena stuntingnya tinggi, atau di daerah tertinggal, memang di situ kurang, apa namanya, kemiskinan juga tinggi, dan seterusnya. Itu ada perlakuan khusus. Nanti bisa saja ditambah 1 hari, dan seterusnya. Kalau itu dia gak perlu, dan memang bisa produktif," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan berpotensi menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp 20 triliun.

Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring dari Jakarta, Selasa, Airlangga menjelaskan bahwa langkah optimalisasi tersebut dilakukan melalui penyediaan makanan segar selama lima hari setiap minggu.

Meski demikian, kebijakan ini tidak berlaku untuk sejumlah wilayah dan kelompok tertentu, seperti asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), serta wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp 20 triliun,” kata Airlangga dalam konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Ia menambahkan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya transformasi struktural yang tengah disiapkan pemerintah guna mendorong perekonomian yang lebih efisien, produktif, dan tangguh, khususnya dalam menghadapi dinamika global.