Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Sentuh Rp 1.834,5 Triliun, Terbesar untuk Gaji ASN hingga TNI/Polri

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp 1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)atau tumbuh 16,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L)sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran. 

"Kalau teman-teman tanya menuju akhir tahun ada percepatan belanja, seperti biasanya memang iya. Dan ini telah terlihat di akhir Oktober sudah kelihatan 85,6 persen dan ini akan terus meningkat hingga akhir tahun," ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Suahasil menuturkan, belanja K/L sebesar Rp242,2 triliun atau 84,8 persen, yang digunakan untuk belanja pegawai atau pembayaran THR dan gaji ke-13, reguler untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri 84,8 persen. 

"Secara total pertumbuhan untuk pembayaran gaji reguler tumbuh 10,9 persen dan THR dan gaji ke-13 tumbuh 33,6 persen, tinggi karena di bulan Januari yang lalu ada kenaikan gaji," ujar dia.

Lalu digunakan untuk belanja barang mencapai Rp351,2 triliun atau 86,7 persen. Dia menuturkan, belanja barang ini memberikan stimulus terhadap perekonomian, termasuk barang-barang yang diperlukan untuk operasional pemerintah.

Misalnya di Kementerian Pertahanan membutuhkan pengelolaan BMN Matra Darat, Laut dan Udara, peningkatan alutsista dan non alutsista serta pelayanan kesehatan.

"Sementara Kemenkeu sendiri mengeluarkan belanja barang termasuk untuk biodiesel, belanja barang untuk beasiswa LPDP, serta pengelolaan BUMN dan umum," kata dia.

Kemudian untuk belanja non-K/L sebesar Rp901 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN. Di mana, jumlah ini utamanya dari realisasi subsidi, pembauaran kompensasi, manfaat pensiun dan lainnya.  Khusus untuk pensiun telah digelontorkan sebanyak Rp149,2 triliun yang tumbuh 16,8 persen secara tahunan.

"Ini juga ada peningmatan manfaat pensiun ketika kita menaikan gaji dan pensiun termasuk yang reguler. Jadi pertumbuhannya di angka belasan persen ini sejak awal Januari yang lalu," ujar dia.

Selanjutnya subsidi dan kompensasi telah dibayarkan sebanyak Rp32u triliun atau 11,3 persen. Realisasi ini terdiri dari subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non energi Rp72,3 triliun dan kompensasi Rp115,1 triliun.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bulan Oktober 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun.

Angka tersebut setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

"Dari total postur (APBN) kita mengalami defisit Rp.309,2 triliun atau 1,37 persen dari PDB. Ini masih kecil dibandingkan target defisit tahun ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani lebih lanjut merinci, Kemenkeu mencatat pendapatan negara mencapai Rp 2.247 triliun hingga akhir Oktober 2024. Hal ini menandakan, negara sudah mengumpulkan 80,2 persen pendapatan dari target APBN 2024.

Adapun belanja APBN senilai RpZ2.556 triliun atau setara 76,9 persen dari target APBN 2024.

Selain itu, keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp 97,1 triliun.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan ekonomi global, khususnya yang masih dihantui pelemahan ekonomi di China dan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"China sebagai negara perekonomian size kedua dunia terbesar dunia juga masih dihadapkan pada kondisi properti yang lemah dan isu dari utang pemerintah daerahnya yang belum selesai," papar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp2.247,5 triliun, atau 80,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

"Untuk kinerja APBN hingga Oktober 2024, pendapatan negara mencapai Rp2.247,5 triliun, yang berarti 80,2 persen telah dikumpulkan, dengan kenaikan 0,3 persen dibandingkan Oktober 2023," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11).

Sri Mulyani menjelaskan, dari sisi belanja negara, APBN telah membelanjakan Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari pagu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 14,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Jika dilihat dari pertumbuhannya, belanja negara ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 14,1 persen, dan ini memberikan dampak positif pada perekonomian," paparnya.

Bendahara Negara itu melanjutkan, defisit APBN per Oktober 2024 tercatat sebesar Rp309,2 triliun atau setara dengan -1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Defisit akhir Oktober tercatat Rp309,2 triliun atau -1,37 persen terhadap PDB. Ini masih lebih rendah dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah disepakati bersama DPR," jelasnya.

Dari sisi keseimbangan primer, Sri Mulyani yang akrab disapa Ani menyampaikan bahwa keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp97,1 triliun.

"Keseimbangan primer positif, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN, yaitu defisit yang direncanakan sebesar 2,29 persen dari PDB," pungkasnya.