SHU Koperasi Susu Luar Negeri Bisa Capai Rp 600 Juta per Anggota, Indonesia Berapa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi menyoroti perkembangan koperasi di Indonesia jika dibandingkan dengan koperasi di luar negeri. Menurutnya, keuntungan koperasi di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan pendapatan koperasi di luar negeri.

Hal ini juga terjadi dengan koperasi yang bergerak di industri susu. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi susu di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan negeri lain. SHU yang didapatkan anggota koperasi luar negeri bisa menyentuh angka USD 40.000 atau Rp 630,2 juta.

"Bayangkan di koperasi, setahun mereka satu orang bisa dapat USD 40.000 SHU-nya. Makanya makmur-makmur peternak," ungkap Budi saat ditemui media di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Selasa (12/11/2024).

“Koperasi susu terbesar di dunia itu di Selandia Baru, mereka punya penghasil susu terbesar. Di sana per sapi bisa produksi 25 liter per hari, sedangkan di Indonesia baru 12 liter per hari. Dari segi produktivitas sudah  (berbeda jauh),” paparnya.

Sedangkan, konsumsi susu di Indonesia cukup besar yakni 4,4 juta ton per tahun atau 15 ton per kapita per tahun.

Melihat kondisi tersebut, Budi pun berupaya mendorong kinerja sektor koperasi di Indonesia melalui tiga program strategis.

Ketiga strategi tersebut yaitu digitalisasi koperasi, rebranding koperasi, dan meningkatkan tata kelola sumber daya manusia di Indonesia.

Dengan digitalisasi, koperasi diharapkan akan terhubung dengan super app untuk mendukung sistem komunikasi antara seluruh anggota koperasi di Indonesia.

Selain itu, Budi juga menargetkan rebranding koperasi di Indonesia untuk meningkatkan awareness bagi generasi muda, khususnya generasi Z.

“Ini pekerjaan rumah kita, terutama karena kita mau swasembada pangan,” tuturnya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melihat peran koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satunya, koperasi susu untuk memasok kebutuhan MBG.

“Koperasi susu Indonesia potensinya besar sekali, sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas,” ujar Budi Arie dalam keterangannya, dikutip Rabu (6/11/2024).

Dia memastikan ada banyak koperasi susu berkualitas, seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali.

Dia mengantongi data, koperasi susu di Indonesia mayoritas baru bisa memproses pasteurisasi. Untuk melakukan pengembangannya, dia mengusulkan ada bantuan dana dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) Koperasi dan UMKM.

“Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT. Nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir," tuturnya.

Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menyatakan dukungannya. Ia siap berkoordinasi dengan Kemenkop dan Badan Gizi Nasional. Kemendes membina 75.265 desa dan sekitar 20.367 BUMDes. Setengah dari BUMDes tersebut bergerak di sektor pangan.

“Kami akan mempersiapkan semua dan mengarahkan BUMDes yang tersebar, bekerja sama dengan koperasi terkait pembagian distribusi bahan pokok untuk program makan bergizi gratis,” ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30 ribu satuan, sebagian besar di Pulau Jawa.

“Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85 persen dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucapnya.

Dadan menegaskan peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Ia juga menyebut potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” ujarnya.

Dadan mencontohkan pelaksanaan MBG di Warungkiara, Sukabumi. Proyek percontohan selama 10 bulan ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Koperasi dan BUMDes berperan penting dalam program ini. Mereka mengoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan.