Sita Berbagai Jenis Narkotika, Sri Mulyani Sebut Penyitaan Terbesar 67 Kg Sabu

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan melalui Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), menggandeng Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menyita berbagai jenis narkotika dari sejumlah kasus di beberapa wilayah Indonesia. 

Total barang bukti yang disita mencakup narkotika jenis sabu, MDMA, ganja, hingga psikotropika dengan berbagai modus penyelundupan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, salah satu pengungkapan terbesar adalah 67 kilogram sabu yang berasal dari lima kasus di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta, dan Banten. 

"Ini berasal dari lima kasus di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, Jakarta dan Banten dengan modus melalui jalur laut dan ekspedisi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (14/11/2024).

Tak hanya itu, penindakan di wilayah Jakarta dan Banten mengamankan 48 ribu butir serta 7,6 kilogram narkotika jenis MDMA. Modus yang digunakan pelaku kali ini adalah dengan menyelundupkan barang melalui jalur penumpang dan jasa ekspedisi. 

"Untuk Narkotika jenis ganja 23 kg, yang berasal dari dua kasus yang diungkap di wilayah Jawa Barat dengan modus pengiriman melalui ekspedisi," ujar Sri Mulyani.

Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga berhasil menyita 3.000 butir psikotropika jenis happy five dari satu kasus di wilayah Jakarta. 

Barang haram ini juga diselundupkan menggunakan jasa ekspedisi. Penindakan lainnya mengungkap 2,28 kilogram psikotropika jenis happy water dalam satu kasus yang juga terjadi di Jakarta, dengan modus serupa.

"Penindakan 2,28 kg psikotropika jenis happy water yang berasal dari satu kasus yang diungkap di Wilayah Jakarta dengan modus pengiriman melalui ekspedisi," ujar Sri.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Sulaeman

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi mencegah masuknya barang ilegal ke Indonesia. Ia menyebutkan langkah pertama dalam mengatasi barang ilegal adalah memperkuat sinergi antar lembaga.

"Kita bisa melihat modus yang digunakan dehingga kita perlu merapikan untuk menekankan koordinasi sangat penting sekali," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (14/11).

Dalam pencegahan, dia bilang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.

"Untuk pencegahan tentu kita perlu melihat modus operandinya , pelakunya, jenis barangnya, bagaimana modus bekerja dan bagaimana aliran uangnya. Ini akan lebih banyak dan lebih lengkap apa yang kita sebut tadi pola dari berbagai tindakan ilegal. Maupun ilegal aktivitas," tambah Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu juga menyoroti pentingnya memahami modus operandi pelaku, jenis barang yang diselundupkan, hingga pola aliran uang. Menurutnya, langkah ini akan memperkaya pemahaman tentang pola kejahatan yang digunakan dan membantu memperkuat pengawasan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan masing-masing kementerian dan lembaga memiliki otoritas sesuai undang-undang. Namun, tanpa koordinasi yang baik, pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah dari perbedaan otoritas tersebut.

"Kalau engga dikoordinasikan malah menimbukan kesempatan karena masing-masing bisa bergerak di dalam otoritasnya sendiri-sendiru, namun kemudian para pelaku bisa memanfaatkan berbagai otorita," ucap dia.

Untuk mengatasi hal ini, Sri Mulyani berharap Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamana (Menkopolkam) pembentukan desk penindakan khusus ini, ia berharap bisa memonitor dan membandingkan data secara bersama-sama.

"Maka kami mengharapkan bapak Polhukam (Budi Gunawan)membuat desk penindakan karena kita bsia sekarang bisa membandingkan memonitor bersama. Kalau ad akombinasi diperbaiki itu langsung bisa didteksi pak menko dan kita bisa perbaiki.," tegasnya.

Strategi ini diharapkan mampu memperkuat langkah penegakan hukum dan menutup ruang gerak pelaku kejahatan, sehingga barang ilegal dapat dicegah masuk ke Indonesia secara efektif.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran perjalanan dinas kementerian/lembaga (K/L) sebesar minimal 50 persen, termasuk juga di kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dia pimpin. Langkah ini menjalankan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, dengan adanya pemangkasan anggaran perjalanan dinas ini maka realisasi belanja Kemenkeu 2024 diproyeksi sebesar 93,17 persen, atau hemat hampir 7 persen.

“Kami memperkirakan belanja 93,17 persen pada akhir Desember nanti, ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kami ambil, termasuk penghematan perjalanan dinas yang memang menjadi arahan kemarin,” kata Suahasil Nazara dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip dari Antara, Rabu (13/11/2024).

Berdasarkan kesepakatan dengan DPR RI tahun lalu, pagu anggaran Kemenkeu ditetapkan sebesar Rp 48,7 triliun, dengan pagu tanpa badan layanan umum (BLU) adalah Rp39,28 triliun dan dengan BLU tetap Rp9,42 triliun.