Target Swasembada Beras dan Tebu Paling Lambat 2028, Zulhas: Tak Bisa Ditawar!

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan target swasembada pangan paling lambat pada 2028. Orkestrasinya dipegang oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dikepalai oleh Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Menko Zulkifli Hasan memaparkan, kemandirian pangan tak hanya menyangkut soal swasembada beras, tapi juga komoditas lain semisal jagung hingga tebu. Menurutnya, target mencapai itu paling lambat di 2028 jadi sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar.

"Kenapa (Kemenko Pangan) dibentuk, karena ini jadi prioritas utama Prabowo-Gibran. Yang berulang ulang (disampaikan) baik dalam visi misi, pelantikan di MPR, maupun di berbagai kesempatan. Swasembada pangan tidak boleh ditawar tawar," tegasnya dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi Pratama Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11/2024).

"Selamat lambatnya 2028 kita harus swasembada pangan. Bukan hanya beras saja, tapi pangan lain. Artinya ada beras, jagung, tebu, dan lain-lain," dia menambahkan.

Oleh karenanya, Zulhas meminta jajarannya di Kemenko Pangan agar mau bekerja keras dalam menjalankan amanat swasembada tersebut. Meskipun ini merupakan instansi baru yang juga banyak diisi oleh sosok-sosok dari lintas kementerian/lembaga.

"Ini menjadi program yang sangat strategis, penting, dan prioritas utama, semua dimulai dari baru. Tapi tidak ada tempat bagi pejuang untuk ngeluh. Dengan keterbatasan yang ada biasanya akan lahir kreativitas," seru Zulkifli Hasan.

Oleh karenanya, ia mendorong Kemenko Pangan harus terus bergerak cepat. Di sisi lain, Zulhas tak ingin anak buahnya menyerah dengan keterbatasan yang ada.

"Saya menantang saudara-saudara bekerja keras, memacu dengan keterbatasan yang ada. Saya percaya, dalam keadaan seperti ini akan muncul kecerdasan saudara. Biasanya kalau kepepet akan muncul ide brilian, tenaga yang ekstra," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani nota kesepahaman (MoU), menyepakati kerjasama dalam mensukseskan program swasembada pangan. 

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi formal dengan Kementan, setelah melalui koordinasi informal beberapa kali. 

"Basically, kami dari Kementerian PU akan men-support penuh apapun yang menjadi target Kementerian Pertanian. Sekaligus menjadi target besar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, yaitu swasembada pangan di 5 tahun mendatang. Kami men-support, tapi yang menjadi leading sector adalah Kementerian Pertanian," kata Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian PU menargetkan 1 juta ha lahan sawah dapat dialiri oleh jaringan irigasi. Sehingga dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan produksi pertanian.  

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, Kementerian PU juga telah membangun infrastruktur yang meningkatkan keandalan penyediaan air irigasi melalui pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi.

"Setelah ini, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian akan berkolaborasi untuk melakukan koordinasi. Sehingga, mulai dari hari ini kita bisa bekerja bersama demi mewujudkan percepatan swasembada pangan nasional," imbuh Dody.

Sementara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan, 1 juta ha lahan terintegrasi air bakal menghasilkan produksi padi hingga 5 juta ton 

"Jadi, sekarang kami akan membentuk satu tim untuk menjalankan visi Presiden, yaitu swasembada pangan dalam waktu singkat. Targetnya, dalam 4 tahun tapi mudah-mudahan dapat dicapai dalam waktu singkat," sebut Amran.

Di sisi lain, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengutarakan, pihaknya siap mendukung program-program yang mendukung terwujudnya swasembada pangan. Salah satunya dengan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. 

"Dalam hal ini, Kementerian PU siap mendukung di bidang irigasinya. Mungkin saat ini ada kewenangan masing-masing, namun kami sepakat akan jalan bersama-sama dan bersinergi untuk mendukung percepatan swasembada pangan," kata Diana. 

Sementara Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia menerangkan, Kementerian PU telah menghitung luas lahan yang telah ada dan dapat dioptimalisasi bersama-sama dengan Kementerian Pertanian. 

Hingga akhir 2024, Kementerian PU akan menyelesaikan 53 bendungan. Sementara, 45 bendungan yang telah selesai mampu memberikan kontribusi layanan air irigasi seluas 352.712 ha, yang berpotensi menambah luas tanam seluas 222.717 ha. Serta, meningkatkan ekstensifikasi pertanian seluas 83.290 ha.

"Di seluruh Indonesia ada 187 bendungan (eksisting), terdapat penambahan luas tanam melalui Optimalisasi IP seluas 8.993 Ha. Setelah ditambah 53 bendungan sampai akhir 2024, sebanyak 14 bendungan memiliki manfaat selain irigasi," ungkap Bob.

"Sehingga, jumlah bendungan yang memiliki manfaat irigasi sebanyak 218 bendungan dengan luas potensial 1.113.792 ha, dan sudah ditanami. Jumlah tersebut dapat diintensifikasi dengan menaikkan Indeks Pertanaman (IP)-nya. Maka untuk tahun depan kita dapat optimalisasi hingga 231.710 ha," tuturnya.