The Economist Sebut Indonesia Tahan Krisis Energi, DEN Ungkap Upaya Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah merespons penilaian majalah internasional The Economist yang menyebut Indonesia relatif aman dari dampak gejolak geopolitik global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, berkat ketahanan energi yang terus diperkuat. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengatakan Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas pasokan energi, terutama bahan bakar minyak (BBM) dan LPG yang selama ini masih bergantung pada impor.

Menurut dia, salah satu langkah utama adalah melakukan diversifikasi sumber impor energi ke negara-negara yang relatif aman dari konflik geopolitik.

"Indonesia dalam hal ini menunjukkan ketahanan energi terhadap geopolitik terkait komoditas impor BBM dan LPG dengan diversifikasi pemasok dari daerah yang tidak rawan konflik seperti Afrika, Amerika Serikat, Australia, dan negara tetangga yaitu Brunei Darussalam,” ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (25/3/2026).

Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat mengantisipasi ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

“Dengan demikian volume 20% dari impor kita dari Timur Tengah bisa diantisipasi,” kata Satya.

Selain memperluas sumber pasokan, pemerintah juga mendorong efisiensi penggunaan energi di tingkat masyarakat sebagai langkah mitigasi dampak global.

Satya menjelaskan, masyarakat didorong untuk mengurangi konsumsi BBM dan LPG melalui perubahan pola penggunaan energi, antara lain memaksimalkan penggunaan transportasi umum, kemudian beralih ke kendaraan berbasis listrik atau bahan bakar gas (BBG), lalu mengganti penggunaan LPG dengan kompor listrik, dan memperkuat pemanfaatan jaringan gas kota

“Kalau masyarakat menengah ke atas menggunakan kompor listrik maka kuota kompor gas bisa digunakan oleh kelompok menengah ke bawah,” ujarnya.

Ke depan, kelompok masyarakat menengah ke bawah juga didorong untuk beralih ke kompor listrik dengan harga terjangkau sebagai pengganti LPG subsidi.

“Ini pun bisa menjadi modal transisi menuju energi baru secara bertahap,” lanjutnya.

Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi dari sisi cadangan. Satya mengungkapkan kapasitas penyimpanan BBM nasional akan ditingkatkan secara signifikan.

“Storage BBM yang sebelumnya hanya 28 hari kini siap dibangun lagi untuk 100 hari,” katanya.

Selain menjaga ketahanan energi, peralihan ke kendaraan listrik dan penggunaan energi yang lebih efisien juga dinilai membawa manfaat tambahan bagi masyarakat.

“Dengan mengubah kendaraan menjadi listrik, masyarakat menjadi lebih efisien dan bahkan udara menjadi bersih,” ujar Satya.

Sebelumnya, krisis energi mulai kembali terlihat di beberapa negara seperti Nepal, Sri Lanka dan Pakistan. Ketiga negara tersebut menerapkan penjatahan agar cadangan bahan bakar mereka tidak kunjung habis. 

Mengutip The Economist, sejumlah perusahaan di Sri Lanka melakukan penutupan pada Rabu. Sementara sekolah dan universitas melaksanakan pembelajaran daring. Sedikit berbeda, Nepal menunjukan adanya antrean panjang kala masyarakat ingin mendapatkan gas untuk memasak.

Ternyata kondisi akibat perang teluk ketiga ini sudah diprediksi oleh Kepala IMF, Kristalina Georgieva, disebut sebagai “sesuatu yang tak terpikirkan”. Seakan de javu, kondisi ini pernah dialami usai invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. 

Benua biru ingin membantu warganya dan menjaga kompor rumah tangga mereka tetap menyala. Alhasil, beban berpindah ke negara pengimpor dengan cadangan lebih kecil dan ruang fiskal yang terbatas dan menjadikan situasi yang krisis.

Terlihat pada Sri Lanka yang harus mengocek cadangan devisanya dan gagal bayar. Kemudian Pakistan, tenggelam ke dalam krisis neraca pembayaran, beralih ke IMF, dan memangkas impor.

Habis jatuh tertiban tangga, penutupan hampir total Selat Hormuz menambah risiko krisis energi global. Pakistan dan Mesir menjadi contoh paling rentan. Keduanya mengalokasikan sekitar 3–4% PDB untuk impor energi, dengan pasokan besar berasal dari Timur Tengah, serta bergantung pada remitansi hingga 5–6% PDB. 

Lonjakan harga energi dan potensi turunnya remitansi memperlebar defisit transaksi berjalan dan menekan mata uang. Cadangan devisa Pakistan bahkan di bawah standar minimum IMF, sementara Mesir dibebani jatuh tempo utang luar negeri sekitar USD29 miliar tahun ini.

Bangladesh dan Sri Lanka juga berada dalam tekanan. Cadangan devisa yang hanya cukup sekitar tiga bulan impor serta ketergantungan industri pada energi impor membuat keseimbangan eksternal mereka rapuh.

Sebaliknya, Thailand dan India relatif lebih tahan. Thailand memang mengimpor energi besar (sekitar 7% PDB), tetapi ditopang cadangan minyak dan devisa kuat. India memiliki cadangan devisa setara tujuh bulan impor serta fleksibilitas sumber energi, termasuk minyak Rusia, sehingga lebih mampu meredam gejolak.

Di luar risiko makroekonomi, dampak sosial berpotensi lebih luas. Kenaikan harga gas mendorong lonjakan biaya pupuk dan pangan. World Food Programme memperingatkan jumlah penduduk yang menghadapi kelaparan akut bisa mencapai rekor pada 2026 jika konflik berlanjut.

Berdasarkan grafik, Indonesia berada di kuadran low exposure, strong buffers (paparan rendah, bantalan kuat). Terlihat juga posisi Indonesia bersama Turki, Filipina, dan India, serta relaif dekat dengan Afrika Selatan.

Hal ini semakin menegaskan, Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor energi dari Timur Tengah dibanding negara seperti Pakistan atau Mesir. Indonesia juga memiliki cadangan devisa dan kondisi makro yang cukup stabil untuk menyerap guncangan.

Tidak heran, jika Indonesia relatif tahan krisis. Namun, posisinya masih tidak sekuat Thailand atau India yang memiliki buffer lebih tinggi.