Liputan6.com, Jakarta Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan segera berlangsung pada 27 November yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia.
KPU pun telah membentuk berbagai panitia mulai dari tingkat pusat hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Informasi mengenai gaji anggota KPPS ini menjadi berita yang banyak dibaca. Berikut daftarnya per 9 November 2024:
1. Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024, Bisa Bawa Pulang Segini Sebulan
Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 akan segera berlangsung pada 27 November yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia.
KPU pun telah membentuk berbagai panitia mulai dari tingkat pusat hingga Panitia Pemungutan Suara (PPS) guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Merujuk dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, panitia PPS merupakan badan adhoc yang dibentuk KPU.
2. Donald Trump Menang Pilpres AS, Rupiah Langsung Menguat
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang ditransaksikan antarbank menguat pada Jumat pagi.
Kurs rupiah naik 106 poin atau 0,67 persen menjadi 15.634 per dolar AS dari sebelumnya sebesar 15.740 per dolar AS.
Analis Mata Uang Lukman Leong mengatakan kurs rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pasca Federal Reserve (The Fed) memberikan pernyataan dovish dalam pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) dan memangkas suku bunga sebesar 25 basis points (bps).
3. Maruarar Sirait Mau Pangkas Komponen Pajak, Harga Rumah Bisa Turun 5 Persen
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berencana memangkas komponen pembentuk harga rumah agar harga rumah rakyat bisa turun hingga 5 persen.
Rencana pengurangan harga ini diungkapkan Ara setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengurangan harga tersebut juga melibatkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.
“Kami akan bertemu dengan BTN untuk membahas kabar baik, apakah ada kemungkinan pajak dan pembiayaan bisa kami upayakan lebih rendah. Artinya, biaya tersebut pada akhirnya akan menguntungkan konsumen,” kata Ara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).