Tunda Pengalihan Subsidi BBM ke BLT, Ini Alasannnya

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, mengusulkan agar rencana Pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ditunda hingga tahun depan. Ia khawatir kebijakan tersebut dapat menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah.

"Soal peralihan subsidi energi ini, saya kira sebaiknya ditunda dulu hingga tahun depan. Jika tidak, kenaikan harga energi akibat peralihan subsidi bisa menimbulkan efek berantai yang cukup membahayakan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dan berpotensi menambah tekanan pada pendapatan publik," ujar Ronny kepada Liputan6.com, Kamis (7/11/2024).

Menurut Ronny, perubahan skema subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya akan menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar terdampak langsung.

Padahal, kelompok yang tidak masuk kategori penerima BLT juga akan terpengaruh daya belinya akibat kenaikan harga barang, meski dampaknya mungkin tidak sampai menurunkan kelas ekonomi mereka.

"Setidaknya, mereka akan mengurangi pengeluaran untuk menutupi kebutuhan yang meningkat akibat kenaikan harga," lanjut Ronny.

Rencana Pemerintah

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan rencana pengalihan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia menyebut bahwa skema tersebut tengah digodok.

Bahlil mengatakan, rencana ini telah dibahas dengan beberapa menteri terkait. Ia menyebut bahwa berbagai opsi telah dipertimbangkan, namun pembahasan saat ini mengarah pada BLT BBM.

Dalam konteks subsidi energi, ada tiga aspek yang menjadi perhatian, yaitu BBM, listrik, dan LPG bersubsidi. Bahlil sepakat bahwa skema subsidi LPG tidak akan diubah, sementara subsidi untuk BBM dan listrik rencananya akan disesuaikan.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menyebut melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2024 sebesar 4,95 persen dikarenakan penurunan daya beli masyarakat.

Menarik ini jika kita melihat memang terjadi penurunan daya beli masyarakat dimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat. Artinya, daya beli masyarakat yang menurun tidak bisa dielakkan lagi oleh pemerintah. Dampaknya adalah pertumbuhan ekonomi melambat lagi dari 5,05 persen menjadi 4,95 persen," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi sektoral, penyediaan akomodasi dan makanan minuman, serta transportasi juga melambat. Ia melihat yang menguat justru industri pengolahan dan pertambangan. Menurutnya, industri pengolahan hasil tambang mempunyai pertumbuhan yang positif.

Maka dengan struktur ekonomi seperti itu, baginya, dimana daya beli masyarakat melambat, terutama di barang jadi seperti ke makanan dan minuman, maka pemerintah harus fokus terlebih dahulu dalam mengerek daya beli masyarakat terutama untuk kelas menengah.

"Kelas menengah ini yang biasanya ke kafe dan sebagainya, sudah mengurangi konsumsi tersebut karena sudah berkurang kemampuan membeli barang-barang bersifat leisure," ujarnya.

Subsidi BBM ke BLT Kurang Tepat?

Nailul menyarankan Pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang membuat kelas menengah semakin tertekan. Misalnya, kebijakan terkait dengan subsidi BBM harus dipertimbangkan ulang karena bisa menekan daya beli kela menengah. 

"Bansos sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, juga tidak dinikmati oleh kelas menengah," pungkasnya.