Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, hadir mewakili Indonesia dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) di Washington DC, Amerika Serikat, 22-26 Oktober 2024.
Pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, Wamenkeu dan Bank Indonesia sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menjawab tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).
Kerja sama di berbagai bidang seperti penguatan bank pembangunan multilateral dan regional, serta kelanjutan pengembangan pembayaran lintas batas (cross border payment) dipandang akan terus menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, pihak bank sentral menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global. Bank Indonesia menyerukan pentingnya upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang.
"Dalam hal ini, keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral, dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution /IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut, dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan. Dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi," jelasnya, Sabtu (26/10/2024).
Pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, Bank Indonesia telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota. Itu akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global, serta mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota.
Pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia
Adapun pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia memperkirakan, ekonomi global tumbuh stabil di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian ke depan. Sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh disinflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta fragmentasi geo-ekonomi dan perdagangan yang masih perlu dicermati.
"Berbagai tantangan tersebut mendorong makin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi," jelas Ramdan.
Selanjutnya pada pertemuan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia.
Untuk memastikan pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan tersebut, para pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk memastikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja.
"Selain itu, baik di pertemuan G20 dan di pertemuan IMF, seluruh negara menyepakati pentingnya penguatan kerja sama multilateral yang efektif," pungkas Ramdan.
Sri Mulyani Didampingi 3 Wakil Menteri Keuangan, Apa Dampaknya ke Pasar Modal?
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani resmi didampingi 3 wakil dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Ketiga Wamenkeu tersebut antara lain, Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
Terlepas dari penambahan jumlah Wamenkeu, pasar tampaknya cukup menyambut positif posisi Menkeu yang kembali dijabat Sri Mulyani. Pengamat Pasar Modal, Wahyu Laksono menilai, penunjukan Sri Mulyani sebagai bendahara negara cukup memberikan kepastian mengenai kebijakan ekonomi ke depannya.
"Setelah kepastian, siapapun itu, pasar akan baik-baik saja. Apalagi ternyata Sri Mulyani lagi yang masuk kabinet. Makin better karena sudah dikenal dan dipercaya. Next big thing is action policy. Dan ini bertahap dan perlu waktu sesuai tantangan dan dinamika domestik dan global," kata Wahyu kepada Liputan6.com, Rabu, 23 Oktober 2024.
Kabinet Merah Putih sendiri diumumkan pada 20 Oktober 2024, malam hari. Sementara pelantikan dilakukan pada Senin, 21 Oktober 2024. Saat itu, IHSG ditutup naik 0,16 persen ke posisi 7.772,596. IHSG memang berada pada tren positif bahkan sejak beberapa hari sebelumnya, saat sejumlah calon menteri, termasuk Sri Mulyani, diundang oleh Prabowo ke Kartanegara pada 15 Oktober 2024.
Chief Economist & Head of Research Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto menilai kabinet Prabowo-Gibran memiliki pondasi yang relatif kuat. Tim ekonomi saat ini yang kembali diisi oleh para profesional, sejalan dengan ekspektasi pasar. Persepsi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran disebut tetap positif.
"Optimisme ini dapat meningkatkan kepercayaan investor asing, mendorong portofolio aliran modal, dan berdampak positif terhadap pasar saham, obligasi pemerintah, dan Rupiah," ulas Rully dalam risetnya.
Sesuai Harapan Pasar
Pada kesempatan yang lain, Rully mengatakan bahwa memang kemungkinan menteri yang bertugas di sektor ekonomi akan dipilih sesuai dengan ekspektasi pasar. Menurut Rully, hal ini untuk menjaga kepercayaan pasar sehingga investasi di dalam negeri masih menarik dipertimbangkan.
"Kalau dari sisi menteri-menteri di sektor ekonomi itu memang dipilih yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Kenapa? Karena selama ini kan bersih, transparan dan jelas uangnya didapat dari mana, dipakai buat apa. Ini yang memberi confidence dari investor, terutama di investor yang beli SBN, obligasi pemerintah," kata Rully.