BSU Desember 2025 Cair? Ini Penjelasan serta Cek di Web Kemnaker dan Aplikasi JMO

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara tegas menyatakan bahwa tidak akan ada pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tambahan pada November maupun BSU Desember 2025.

Program BSU untuk tahun 2025 telah sepenuhnya dilaksanakan pada periode Juni hingga Juli 2025. Seluruh dana yang dialokasikan telah berhasil disalurkan kepada 15,25 juta pekerja penerima.

Informasi mengenai "BSU tahap kedua" yang beredar adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keputusan pemerintah. Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan kesimpangsiuran informasi di masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada kabar yang tidak bersumber dari kanal resmi pemerintah terkait BSU.

Dengan demikian, para pekerja yang sebelumnya berharap akan adanya bantuan tambahan di akhir tahun ini perlu memahami bahwa program BSU 2025 telah berakhir. Informasi ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam hoaks atau penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Pastikan selalu merujuk pada sumber resmi untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Program BSU 2025, meskipun tidak ada pencairan BSU Desember 2025, telah menjadi inisiatif penting pemerintah untuk mendukung pekerja. Tujuan utamanya adalah memberikan bantalan ekonomi bagi para pekerja atau buruh dengan penghasilan rendah. Program ini dirancang khusus untuk meringankan beban ekonomi pekerja formal yang terdampak kondisi ekonomi tertentu.

Selain itu, BSU juga berfungsi untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama di kalangan pekerja yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Dengan menjaga daya beli, diharapkan stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja dapat tetap terjaga. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.

Besaran bantuan yang diberikan dalam program BSU 2025 adalah uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan. Penyaluran dilakukan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total dana yang diterima oleh setiap penerima adalah Rp600.000. Dasar hukum penyaluran BSU ini diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Untuk menjadi penerima BSU 2025, terdapat beberapa syarat ketat yang harus dipenuhi oleh pekerja. Salah satunya adalah harus menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid. Selain itu, peserta juga harus aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga 30 April 2025, khususnya untuk kategori Pekerja Penerima Upah (PU).

Batasan gaji/upah juga menjadi kriteria penting, di mana penerima harus memiliki gaji paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Kriteria ini dapat disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah masing-masing. Pekerja yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU juga diprioritaskan.

Penting untuk dicatat bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk dalam daftar penerima BSU. Selain itu, pekerja yang sedang menerima bantuan sosial lain dari pemerintah, seperti Kartu Prakerja atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM, juga tidak memenuhi syarat. Penyaluran dana BSU 2025 dilakukan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Meskipun tidak ada pencairan BSU Desember 2025, pekerja yang ingin memastikan status penerimaan BSU 2025 mereka dapat menggunakan beberapa kanal resmi. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan situs web bsu.kemnaker.go.id sebagai salah satu platform utama. Di situs ini, pekerja dapat memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode keamanan untuk melihat status BSU mereka.

Alternatif lain adalah melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Setelah mengunduh dan masuk ke aplikasi, pengguna dapat menemukan menu "Cek Status Bantuan Subsidi Upah (BSU) di sini" di bagian "Informasi". Pengisian data diri seperti NIK, nama lengkap, dan detail lainnya akan menampilkan informasi status penerimaan.

Selain itu, situs resmi BPJS Ketenagakerjaan di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id juga dapat digunakan, meskipun terkadang situs ini dalam perbaikan. Untuk informasi lebih lanjut atau verifikasi, pekerja juga dapat berkoordinasi langsung dengan HRD perusahaan tempat mereka bekerja atau mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap informasi palsu dan penipuan terkait BSU, serta hanya mengakses informasi dari saluran resmi.