Kementan Bidik Dana Peremajaan dari Pungutan Ekspor Kelapa

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pertanian (Kementan) menilai jika pungutan ekspor kelapa diterapkan, maka dana yang terkumpul diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu petani melakukan peremajaan kebun kelapa, sehingga produktivitas bisa kembali ditingkatkan dan kesejahteraan petani terangkat.

"Sehingga itu (dana hasil pungutan ekspor kelapa) yang bisa kita pakai untuk bantu rakyat untuk permajaan kelapa-kelapa kita. Karena kelapa-kelapa kita ini yang dipesisir-pesisir itu, kebanyakan udah tua-tua, udah tinggi-tinggi," Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (9/5/2025).

Adapun saat ini, kata Sudaryono, Kementan tengah mengkaji kebijakan pengenaan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa. Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga kelapa di pasaran yang membuat komoditas ini semakin diminati, baik untuk kebutuhan ekspor maupun domestik.

"Sekarang kan kelapa kan lagi diminati, kelapa kita, bahkan untuk kebutuhan domestik kita juga. Nah, ini sekarang lagi kita kaji supaya ada semacam tarif ekspor seperti sawit," ujarnya.

Sudaryono mengatakan, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kelapa di dalam negeri, Kementan mempertimbangkan penerapan skema pungutan ekspor serupa dengan yang berlaku pada komoditas sawit.

Manfaat Pungutan Ekspor Kelapa

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap industri kelapa secara menyeluruh, termasuk dalam hal keberlanjutan produksi.

"Sekarang kan jadi perkebunan saja karena peruntukannya tidak hanya untuk sawit, tapi untuk komoditi perkebunan yang lain," ujarnya.

Wamentan menilai, rencana ini juga diarahkan untuk mendukung program peremajaan kelapa rakyat, terutama di wilayah pesisir. Banyak pohon kelapa di daerah tersebut diketahui sudah tua dan kurang produktif.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, mengatakan pengusaha dinilai lebih tertarik melakukan ekspor kelapa bulat. Hal ini lantaran harga kelapa bulat lebih tinggi sehingga memicu stok kelapa di dalam negeri berkurang.

Budi menuturkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah melakukan pertemuan dengan pelaku industri kelapa dan eksportir untuk membahas harga kelapa yang mahal.

Berdasarkan pertemuan itu, didapatkan harga kelapa yang diekspor lebih mahal sehingga lebih banyak pengusaha yang mengalihkan stok untuk dijual ke luar negeri.

Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengkaji kebijakan pengenaan pungutan ekspor (PE) terhadap komoditas kelapa. Langkah ini diambil menyusul lonjakan harga kelapa di pasaran yang membuat komoditas ini semakin diminati, baik untuk kebutuhan ekspor maupun domestik.

"Sekarang kelapa lagi diminati, kelapa kita, bahkan untuk kebutuhan domestik kita juga. Nah, ini sekarang lagi kita kaji supaya ada semacam tarif ekspor seperti sawit," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar di Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (9/5/2025).

Sudaryono mengatakan, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan kelapa di dalam negeri, Kementan mempertimbangkan penerapan skema pungutan ekspor serupa dengan yang berlaku pada komoditas sawit.

Dia menuturkan, kebijakan ini dirancang untuk memberikan dampak positif terhadap industri kelapa secara menyeluruh, termasuk dalam hal keberlanjutan produksi.

"Sekarang kan jadi perkebunan saja karena peruntukannya tidak hanya untuk sawit, tapi untuk komoditi perkebunan yang lain," ujarnya.

Selain itu, rencana ini juga diarahkan untuk mendukung program peremajaan kelapa rakyat, terutama di wilayah pesisir. Banyak pohon kelapa di daerah tersebut diketahui sudah tua dan kurang produktif.Wamentan menegaskan, dengan adanya pungutan ekspor, dana yang terkumpul diharapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu petani melakukan peremajaan kebun kelapa, sehingga produktivitas bisa kembali ditingkatkan dan kesejahteraan petani terangkat.

"Sehingga itu yang bisa kita pakai untuk bantu rakyat untuk permajaan kelapa-kelapa kita. Karena kelapa-kelapa kita ini yang dipesisir-pesisir itu, kebanyakan udah tua-tua, udah tinggi-tinggi," jelas Wamentan.