Pengamat: Pembekuan Bea Cukai Bukan Solusi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Pajak sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono, menilai wacana pembekuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) atau bea cukai bukanlah langkah yang tepat untuk memperbaiki kinerja lembaga tersebut.

"Ada ungkapan "leadership is the key". Ini berarti bahwa pembekuan DJBC bukan langkah tepat," kata Prianto kepada Liputan6.com, Selasa (2/12/2025).

Ia menekankan bahwa masalah utama bukan pada keberadaan institusi, melainkan pada kualitas kepemimpinan dan konsistensi reformasi internal.

Menurut Prianto, seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu melakukan reformasi menyeluruh terhadap setiap kelemahan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Ia menilai Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa serta jajaran pimpinan DJBC memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan signifikan tanpa harus mengambil langkah drastis seperti pembekuan lembaga.

"Sebagai good leader, Menkeu dan jajaran pimpinan di DJBC harus mampu mereformasi segala kelemahan yang ada selama ini dan telah disorot masyarakat. Masih banyak orang baik dan berintegritas di DJBC. Sudah saatnya, mereka tampil untuk membenahi internal DJBC ketika sudah ada dorongan kuat dari Menkeu-nya," jelasnya.

Prianto menambahkan bahwa justru momentum ini semestinya menjadi dorongan bagi para pegawai berintegritas untuk tampil dan memimpin pembenahan internal. Dengan adanya perhatian langsung dari Menteri Keuangan, ia menilai DJBC memiliki peluang besar untuk memperbaiki diri secara komprehensif tanpa harus menghentikan operasi lembaga.

Prianto pun meminta masyarakat tidak terjebak dalam pesimisme bahwa DJBC gagal berbenah. Menurutnya, mayoritas pegawai memiliki integritas dan kemampuan untuk memperbaiki diri.

Ia menegaskan bahwa tidak perlu muncul ketakutan berlebihan mengenai dampak ancaman pembekuan terhadap logistik nasional, iklim investasi, maupun penerimaan negara, karena perubahan internal masih sangat memungkinkan dilakukan tanpa langkah ekstrem.

"Masyarakat tidak perlu terlalu pesimis bahwa DJBC tak mampu berbenah diri setelah ada ancaman dari Menkeu. Ke-16 ribu pegawai DJBC tidak semuanya orang bobrok sehingga tidak mampu memperbaiki diri. Jadi, tidak perlu ada pemikiran tentang risikonya terhadap arus logistik, penerimaan negara, dan iklim investasi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa opsi pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai masih sepenuhnya berada di meja Presiden, sesuai arah pembenahan yang tengah dibahas pemerintah.

Ia menyebut desain akhir kebijakan tersebut masih bersifat terbuka, namun pemerintah siap mengambil langkah tegas bila perbaikan kinerja tidak tercapai.

Purbaya mengatakan bahwa Presiden memberi ruang untuk berbagai skenario, termasuk skema ekstrem berupa pembekuan total.

“Bebas, nanti kita lihat seperti apa. Kalau emang nggak bisa perform ya kita bekukan. Dan betul-betul-betul beku, artinya 16 ribu pegawai bea cukai kita rumahkan,” kata Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapimnas Kadin, Selasa (2/12/2025).

Bendahara negara ini menegaskan, bahwa perbaikan ini akan menjadi penentu nasib para pegawai. Purbaya menjelaskan bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan secara bertahap.

“Nanti kan dalam prosesnya akan kelihatan yang mana yang bisa gabung, yang mana yang nggak. Nanti yang nggak bisa gabung, yang nggak bisa merubah diri ya saya selesaikan langsung,” ujarnya.

Ia menekankan pemerintah ingin memberikan kesempatan sebelum mengambil langkah drastis. Purbaya memastikan bahwa reformasi Bea Cukai akan menjadi langkah besar yang penuh konsekuensi, namun tetap dilakukan secara bertahap dan terukur sesuai instruksi Presiden.