Pengamat Sebut Kebijakan yang Berlaku saat Mudik Lebaran 2025 di Pelabuhan Merak Ulangi Kesalahan

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Transportasi dari Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Darmaningtyas menilai kebijakan yang diterapkan di Pelabuhan Merak pada musim mudik Lebaran 2025 mengulangi kesalahan yang sama saat arus mudik Nataru 2024. Jika dilihat dari perspektif pemudik, pengaturan lalu lintas pada Pelabuhan Merak dapat dianggap berhasil.

Tidak ada kemacetan yang signifikan, baik di jalan menuju pelabuhan maupun di dalam pelabuhan itu sendiri. Para pemudik bisa dengan relatif cepat diberangkatkan ke kapal penyeberangan, sehingga waktu menunggu mereka tidak terlalu lama. Namun, dari sisi bisnis, keberhasilan tersebut tidak memberikan dampak yang diinginkan bagi operator angkutan penyeberangan.

"Namun dilihat dari aspek bisnis operator, baik PT ASDP maupun Gapasdap (Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) bukanlah hal yang menggembirakan karena musim mudik Lebaran yang diharapkan akan dapat menuai cuan yang banyak, ternyata kecelik," kata Darmaningtyas, Kamis (3/4/2025).

Hal itu karena kesalahan saat pengaturan arus mudik Nataru 2024 diulangi lagi saat arus mudik Lebaran 2025 ini. Kebijakan pemindahan operasional truk ke Pelabuhan BBJ (Bandar Bakau Jaya) di Bojonegara, Banten, justru menyebabkan kemacetan panjang dan antrean truk yang bisa mencapai berjam-jam.

Pada 25 Maret 2025, antrean menuju Pelabuhan BBJ bahkan tercatat mencapai 1,2 km, sementara di sisi lain, terminal Pelabuhan Merak kosong.

"Hal yang sama terulang pada saat pengaturan arus mudik Lebaran 2025. Pada tanggal 25 Maret, antrean menuju ke Pelabuhan BBJ mencapai 1,2 km, tapi pada saat yang sama terminal Pelabuhan Merak kosong karena sejak tanggal 24 Maret operasional truk dialihkan ke BBJ dan Ciwandan," ujarnya.

Kebijakan ini jelas merugikan pengusaha transportasi angkutan barang, karena distribusi barang menjadi terhambat, sementara operator angkutan penyeberangan, baik PT ASDP maupun Gapasdap, tidak mendapatkan keuntungan yang maksimal.

"Kebijakan yang keliru ini di satu sisi membuat rugi para transporter angkutan barang dan distribusi barang pun menjadi terhambat, di sisi lain para operator angkutan penyeberangan, baik PT ASDP (Pesero) maupun Gapasdap hanya bisa gigit jari saja," katanya.

Kesalahan ini seharusnya bisa dihindari jika pengambil kebijakan lebih memperhatikan masukan dari berbagai pihak, terutama dari bawah, dan tidak hanya mengandalkan insting.

Menurut dia, kebijakan yang lebih matang dan berbasis data serta masukan dari berbagai sektor tentu akan membawa dampak yang lebih baik, baik bagi pemudik maupun bagi industri angkutan.

Ia pun berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan kebijakan yang diambil bisa lebih mengakomodasi kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam proses mudik Lebaran.

"Semoga kesalahan seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. Sebetulnya kesalahan ini dapat terhindarkan kalua pengambil kebijakan mau mendengarkan suara dari bawah, tidak hanya berdasarkan insting saja," ujarnya.

Ia menilai, persiapan pemerintah dalam menyambut arus mudik Lebaran tahun ini terasa cukup berlebihan. "Terkait dengan persiapan pemerintah menyambut persiapan mudik lebaran terasa cukup berlebihan," kata Darmaningstyas, Kamis (3/4/2025).

Hal ini didasarkan pada hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang memperkirakan sekitar 146 juta orang berpotensi melakukan perjalanan mudik. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan merumuskan kebijakan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran.

Namun, Darmaningtyas menyoroti bahwa kebijakan yang diambil lebih banyak bertumpu pada hasil survei semata, tanpa mempertimbangkan evaluasi lapangan terhadap pelaksanaan mudik tahun sebelumnya maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

"Sayang dalam perumusan kebijakan ini hanya mendasarkan hasil survei saja, tidak mendasarkan pada evaluasi lapangan pelaksaan mudik lebaran 2024 maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dia menuturkan, jika mengacu pada evaluasi arus mudik Lebaran 2024 serta kondisi ekonomi nasional, jumlah pemudik diperkirakan tidak akan sebanyak yang diproyeksikan dalam survei.