Solusi Tarif Impor Trump: Pemerintah Jangan Mau Dimanipulasi China

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta, meminta pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor/impor. Agar bisa meringankan tarif impor resiprokal dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32 persen.

Perbaikan tata kelola perdagangan itu didorong, lantaran adanya dugaan kelemahan terkait penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO).

Redma menduga, sekitar 3 tahun lalu terjadi praktik transhipment, yakni barang-barang dari China di ekspor ke Amerika Serikat menggunakan SKA dari Indonesia.

Menurut dia, hal ini terlihat jelas dalam kasus lonjakan ekspor benang texture filament polyester dari Indonesia ke Negeri Paman Sam yang dianggap tidak wajar.

"Ada sinyalemen transhipment, barang China mampir ke Indonesia untuk dapat Certificate of Origin, surat keterangan asal dari Indonesia. Tahun 2023, untuk benang filamen ada lonjakan ekspor dari Indonesia ke Amerika. Itu yang membuat Amerika melakukan tindakan anti dumping," paparnya dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (4/4/2025).

Lonjakan Ekspor

Dikatakan Redma, lonjakan ekspor ini dilakukan oleh trader, bukan oleh produsen. Namun imbasnya seluruh produsen Indonesia terkena bea masuk anti dumping (BMAD) oleh AS.

"Setelah diteliti, ada dua perusahaan trader yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat dan sangat tinggi. Itu trader, jadi bukan barang produksi Indonesia," ucapnya.

Untuk menghindari permasalahan ini ke depan, ia lantas meminta pemerintah untuk menertibkan penerbitan SKA. Bahwa SKA hanya boleh diterbitkan bagi barang-barang yang diproduksi di Indonesia, bukan praktik transhipment.

"Kalau penerbitan SKA tidak dibenahi, kita akan merugi. Bukan Amerika turunkan tarif, tapi menaikkan tarif. Ada kenaikan ekspor tidak wajar akan dicurigai pemerintah Amerika Serikat, akan jadi masalah," tegasnya.

"Kami harap pemerintah untuk instansi berwenang agar hati-hati melakukan penerbitan SKA, supaya yang lainnya tidak kena dampak. Kami harap ini bisa jadi perhatian pemerintah," pinta Redma.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi memberlakukan tarif impor baru sebesar 32 persen terhadap produk asal Indonesia. Kebijakan tarif impor ini diumumkan langsung oleh Trump dalam pidatonya di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu, 2 April 2025, sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional.

Trump menegaskan bahwa kebijakan tarif ini merupakan bentuk “deklarasi kemerdekaan ekonomi” Amerika Serikat. Ia menilai, selama ini banyak negara, termasuk Indonesia, memperoleh keuntungan besar dari hubungan perdagangan yang tidak seimbang dengan AS. Langkah ini, kata Trump, bertujuan untuk melindungi industri domestik dan menegakkan prinsip perdagangan yang adil.

Dikutip Liputan6.com dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (4/4/2025), Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS sebesar US$3,14 miliar hingga akhir Februari 2025.

Surplus ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$2,65 miliar. Namun, dari sudut pandang Amerika, neraca perdagangan justru mengalami defisit hingga US$18 miliar.

Ketimpangan tersebut menjadi alasan utama Presiden Trump menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Selain itu, Trump juga menyoroti tingginya tarif impor yang dikenakan Indonesia terhadap produk asal AS, yang disebutnya mencapai 64 persen. Sebagai respons, pemerintah AS menetapkan tarif balasan sebesar 32 persen.

Negara ASEAN Juga

Kebijakan tarif ini tidak hanya berlaku untuk Indonesia. Negara-negara ASEAN lain juga terkena dampaknya. Malaysia dikenai tarif sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, sementara Kamboja dan Laos masing-masing dikenai tarif 49 persen dan 48 persen.

Penerapan tarif impor Trump ini diprediksi akan mempengaruhi volume perdagangan bilateral dan bisa berdampak pada pelaku usaha ekspor di Indonesia. Para pelaku industri diharapkan segera melakukan penyesuaian strategi ekspor untuk menghadapi tantangan baru ini.