Standar Keuangan Indonesia Bisa Naik Kelas Setelah Jadi Anggota Penuh OECD

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap menerapkan standar internasional di sektor keuangan setelah Indonesia bergabung menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia sudah menyiapkan sederet aturan, sejalan dengan aksesi keanggotaan penuh tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, Indonesia akan turut mengimplementasikan standar internasional yang juga dijalankan para anggota OECD. Saat ini ada 38 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi tersebut.

"Keuntungan kami tentunya kita semua di Indonesia untuk bisa memanfaatkan proses ini maupun nanti keanggotaan OECD apabila telah diterima, menjadikan standar yang ada di internasional sebagai best practices juga menjadi standar yang berlaku bagi kita di Indonesia ini," kata Mahendra, di sela OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025, di Sanur, Bali, ditulis Selasa (2/12/2025).

Dia menjelaska sektor keuangan menjadi satu aspek penting yang jadi perhatian dalam proses aksesi ini. Di samping berbagai aspek lain pada konteks ekonomi.

"Tentu dalam kacamata sebagai regulator keuangan kami mendukung dan menyiapkan berbagai langkah yang memang sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan dalam proses tadi," tutur Mahendra.

Pada konteks keuangan aturan itu akan berlaku pada berbagai aspek, seperti pebankan, inklusi dan literasi keuangan, aset keuangan digital, hingga dana pensiun. "Semua ada standar-standar benchmark internasional," jelas dia.

Pada kesempatan yang sama, Director for Financial and Enterprise Affairs OECD, Carmine Di Noia menyambut baik proses aksesi Indonesia ke organisasinya. Dia juga memandang OJK telah melakukan banyak hal sesuai standar yang berlaku secara internasional.

Carmine Di Noia memandang, Indonesia sudah berada pada jalur yang benar dalam sebuah proses panjang untuk menjadi anggota penuh.

"Jadi kita akan berbagi nilai-nilai yang penting, OECD adalah organisasi kerja sama dan pengembangan ekonomi, dan kita berharap ini juga bisa berkontribusi bagi negara anda sebagaimana motto kita, better policies for better lives," sebutnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperbarui panduan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam industri keuangan. Kini, panduannya dilengkapi dengan standar global seperti yang diterapkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar perkembangan keuangan digital meningkat cukup pesat, sehingga diperlukan adanya pembaruan dari panduan yang distur OJK.

"Apakah itu dalam kaitan guidelines untuk AI ataupun kemajuan dalam berbagai teknologi digital dan beberapa perkembangan terakhir yang dilakukan baik di dalam proses re-grouping sandbox maupun yang sudah diluncurkan," kata Mahendra dalam OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025, di Sanur, Bali, dikutip Selasa (2/12/2025).

Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi menjelaskan, pedoman AI di industri keuangan, khususnya pada sektor keuangan digital sebetulnya belum lama diterbitkan OJK. Hanya saja, melihat perkembangannya, sehingga perlu ada pembaruan.

"Kami melihat bagaimana perkembangan terakhir membutuhkan respon cepat dari kami untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan atas perdoman yang semula sudah diterbitkan untuk industri teknologi finansial di Tanah Air," kata dia.

"Kami beruntung dalam kesempatan peluncuran perubahan atau penyempurnaan pedoman yang dilakukan hari ini kami didukung penuh oleh OECD melalui proses review dan pemberian masukan," imbuhnya.