143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Ini Gara-garanya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul buka suara mengenai jumlah guru Sekolah Rakyat (SR) yang mengundurkan diri. Tercatat ada 143 guru yang tidak memenuhi panggilan meski telah diterima.

"Yang mundur 143 (orang), tidak memenuhi panggilan ya. Sebenarnya mereka ini kan sudah memulai proses seleksi ya, mereka sudah diterima. Tapi ketika disampaikan undangan mereka tidak memenuhi panggilan," ungkap Gus Ipul, di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Terkait alasannya, dia menjelaskan beberapa faktornya. Pertama, adanya pertimbangan jarak dari lokasi mengajar dengan domisili guru. Kedua, telah mendapat penempatan di lokasi lain, sebab statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kita tahunya ya, secara umum pertama mungkin terlalu jauh dari domisilinya. Yang kedua, mungkin sudah mendapatkan penempatan di daerah, kan ia P3K ya, kita hormati," ujarnya.

"Jadi kami tidak mempersoalkan jika ada yang mengundurkan diri atau tidak memenuhi panggilan. Tentu kami sangat menghormati, kami persilahkan," sambung dia.

Pastikan Ada Pengganti

Meski ada ratusan guru Sekolah Rakyat yang mundur, Gus Ipul memastikan sudah ada pengganti untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Misalnya, mata pelajaran diampu oleh guru lain hingga kepala sekolah.

"Tetapi saya dapat pastikan bahwa guru-guru pengganti telah siap untuk mengajar di sekolah rakyat," ucapnya.

"Sehingga sampai sekarang kalau memang ada kekurangan biasanya dibackup oleh kepala sekolah atau juga guru-guru yang lain," tandas Gus Ipul.

Diberitakan sebelumnya, Pertengahan Agustus 2025 ini, Kemensos memastikan sebanyak 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama siap beroperasi di berbagai daerah di Indonesia.

Mensos Saifullah Yusuf saat kesempatan bertemu wartawan beberapa waktu lalu mengatakan, dari total 100 titik, 63 di antaranya bahkan telah mulai beroperasi pada Juli, sementara 37 lainnya akan menyusul pada awal dan pertengahan Agustus ini.

Tiga titik yang sudah mulai beroperasi pada 1 Agustus, yakni di Kabupaten Lebak, Kabupaten Ponorogo, dan Kota Pasuruan, disusul lima titik lagi pada 5 Agustus dan 29 titik sisanya akan aktif pada 15 Agustus.

Saifullah Yusuf juga mengungkapkan, keterlambatan sebagian titik disebabkan oleh proses renovasi bangunan sekolah dan asrama yang masih dalam penyelesaian oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Namun guru, seluruh tenaga pendidik dan siswa sudah siap untuk proses belajar mengajar, meskipun memang ada guru dan siswa yang mengundurkan diri, sekarang semua sudah ada penggantinya," katanya.

Dirinya tidak menampik ada siswa Sekolah Rakyat yang mengundurkan diri sebanyak 115 orang atau 1,4 persen dari jumlah total, yang paling banyak di Sulawesi dan Jawa sebanyak 35 orang siswa.

Selain itu, menurut dia, sekolah lainnya yang berjalan sudah menyelesaikan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan kini siswa memasuki tahap matrikulasi atau penyetaraan yang berlangsung selama tiga bulan ke depan.

Adapun matrikulasi ini mencakup pemahaman dasar mata pelajaran, seperti Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya, serta bertujuan menyamakan pemahaman siswa sebelum memasuki pembelajaran formal.

Kemensos juga sedang menjadwalkan rencana pembekalan dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala sekolah dan guru Sekolah Rakyat setelah peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2025, sebagai bentuk dukungan terhadap transformasi pendidikan terhadap mereka yang masih berada dalam tingkat kesejahteraan terendah itu.

"Insya Allah ya, setelah selesai 17 Agustus untuk pembekalan ini," ucap Mensos Saifullah Yusuf.