BRI Bakal Salurkan KPR FLPP untuk 25.000 Rumah Tambahan

Liputan6.com, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menandatangani nota kesepahaman (MoU) penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan target kuota 25.000 unit rumah. 

Penekenan MoU ini ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Bank BRI, Hery Gunardi, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, pada Selasa (5/8/2025) kemarin. 

Hery Gunardi mencatat, per Juni 2025 capaian penyaluran FLPP yang dilakukan oleh BRI telah mencapai 105 persen dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 17.700 unit

"Outstanding penyaluran kami terjaga, dengan NPL (Non Performing Loan hanya 1,1 persen," ujar Hery melalui siaran pers resmi BP Tapera, Rabu (6/8/2025). 

Dengan tambahan kuota saat ini, ia meyakini BRI dapat kembali memenuhi target yang ditetapkan. Maruarar Sirait mengapresiasi kepada seluruh pihak atas dukungannya selama ini dalam ekosistem pembiayaan perumahan yang telah berjalan baik. Yakni para pengembang perumahan, bank penyalur, hingga BP Tapera.

Pria yang akrab disapa Ara ini lantas meminta dukungan penuh dari bank BRI, terlebih dengan ketersediaan kuota tahun ini yang meningkat menjadi 350.000.

"Saat ini FLPP dan BSPS menjadi program unggulan kami. Dan mohon dukungannya bahwa dalam waktu dekat akan ada program KUR Perumahan untuk semakin mendorong capaian target," ujar Ara.

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho berharap, BRI semakin melaju dalam merealisasikan dana FLPP mengingatkan BRI sangat dekat dengan masyarakat kecil. 

"Kuota ini smoga cepat terserap BRI sebagai bentuk dukungan dalam mensukseskan program 3 juta rumah," kata Heru. 

Sebelumnya, Pemerintah bakal serius menerapkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan rasio 50:50. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan, skema tersebut akan dimulai pada kuartal III 2025.

Sebelumnya, skema pembiyaan FLPP yang dilakukan yakni 75 persen ditanggung pemberintah, dan 25 persen ditanggung oleh perbankan. Skema ini ditargetkan akan diubah dengan system 50 persen oleh pemerintah dan 50 persennya lagi oleh perbankan.

"Kenyataannya di lapangan, FLPP ini sangat diminati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ke depan, dengan kolaborasi teman-teman perbankan, bagaiamana kalau skemanya diubah nih. APBN 50 persen, perbankannya 50 persen, sehingga leverage output bisa meningkat,"ungkap Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, saat mengunjungi rumah susun Kedaung, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Untuk mewujudkannya, pemerintah seperti BP Tapera, Kementerian Keuangan, dengan ekosistem perbankan dan berbagai Lembaga terkait, masih terus menggenjot hitung-hitungan pastinya. Barulah setelah itu, akan tertuang dalam aturan pemerintah, sebagai rujukan untuk pelaksanaannya.

"Kita targetkan mudah-mudahan di triwulan kedua (tahun 2025) skema baru itu sudah berjalan,"ujar Heru.

Makanya, sebelum skema baru di mulai, Heru mengatakan, pihaknya sudah memberikan surat edaran kepada perbankan, agar melakukan percepatan akad. Misalnya, sebelumnya dengan kema pembiayaan 75:25 akad dilakukan di awal Maret, pemerintah membuat surat edaran, akad harus sudah dilaksanakan di Januari ini.

"Itu bagian upaya percepatan, skema eksisting langsung berjalan, sambil me-redesain skema baru,"katanya.