Capim OJK, Purbaya: Bu Kiki dan Anggota DPR Belum Kelihatan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK), Purbaya Yudhi Sardewa, menyebut jumlah pendaftar calon pimpinan OJK belum ada figur yang menonjol.

Purbaya menyampaikan, seperti Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki itu juga belum memunculkan batang hidungnya dalam daftar calon pimpinan. “Bu Kiki saja belum kelihatan kemarin,” katanya di Kementerian Keuangan, Selasa (24/2/2026).

Sementara itu, Purbaya menyatakan belum melihat adanya pendaftar yang berasal dari kalangan DPR. “DPR belum kelihatan sekarang,” ujarnya.

Purbaya juga menepis spekulasi mengenai keterlibatan anggota panitia seleksi dalam proses pendaftaran. Menurutnya, anggota pansel seperti Suahasil tidak termasuk dalam kandidat yang mendaftar.

“Bukan. Pak Sua (Suahasil) kan anggota pansel,” ujarnya.

Sejauh ini, kata Purbaya, para pendaftar berasal dari beragam kalangan, mulai dari sektor keuangan hingga tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman relevan. Namun ia enggan merinci nama-nama yang telah mendaftar.

“Ada orang keuangan juga yang daftar, ada beberapa orang dari berbagai latar belakang,” ucapnya.

Mensesneg Beberkan Kriteria Calon Pimpinan OJK

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan kriteria untuk calon pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia pun menaruh harapan besar kepada panitia seleksi (Pansel) agar bisa menemukan calon yang benar-benar menguasai bidangnya. 

"Harapannya ya kita harus berhasil menemukan pimpinan OJK yang betul-betul menguasai bidangnya. Dan kedua, harus mengerti bahwa OJK peranannya sangat penting di dalam menjaga ekosistem jasa keuangan kita," ujarnya saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa, 10 Februari 2026.

Menurut dia, kriteria itu diperlukan agar sektor keuangan tidak rentan gejolak seperti terjadi sebelumnya. Saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) runtuh selama dua hari berturut-turut, lantaran tidak menindaklanjuti laporan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). 

"Supaya kejadian seperti kemarin, urusan kita ada sedikit masalah itu tidak terulang kembali," kata Prasetyo. 

Prasetyo bilang Pansel OJK belum memiliki rincian nama-nama yang berpotensi masuk ke jajaran dewan komisaris otoritas. Termasuk nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang santer dirumorkan. 

"Belum ada. Belum, kan baru pembentukan Pansel. Karena itu kan berasal dari berbagai unsur ya, dari Kementerian Keuangan," ucap Prasetyo Hadi.

Adapun proses seleksi pimpinan baru OJK dilakukan setelah empat pejabatnya kompak mengumumkan pengunduran diri pada Jumat, 30 Januari 2026. Termasuk dua pejabat tertinggi, yakni Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar, dan Wakil Ketua Dewan Komisioner Mirza Adityaswara. 

Sementara dua sosok lainnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Proses penggantiannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), yang diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

Mengutip UU OJK, jika Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner mengundurkan diri, maka pejabat otoritas lainnya yang berstatus sebagai anggota dewan komisioner bertindak sebagai pejabat sementara sampai ditetapkannya Ketua atau Wakil Ketua baru.

Aturan sama berlaku untuk anggota dewan komisioner lain yang mengundurkan diri, maka akan diganti oleh pejabat lain sebagai pejabat sementara. Posisi sebagai Pjs itu dikecualikan bagi anggota dewan komisioner Ex-Officio, baik yang berasal dari Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan. 

Dipilih oleh DPR 

Merujuk Pasal 11 UU OJK, pemilihan Anggota Dewan Komisioner dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. 

Secara aturan, penentuan calon anggota dewan komisioner dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dengan Keputusan Presiden (Kepres). Paling lama 2 bukan sejak tanggal kekosongan jabatan pada 30 Januari 2026. 

Adapun Panitia Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK beranggotakan 9 orang, terdiri atas unsur pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat.

Setelah itu, Panitia Seleksi wajib mengumumkan penerimaan calon anggota dewan komisioner, dengan waktu pendaftaran dilakukan dalam waktu 12 hari kerja. 

Setelahnya akan dilakukan seleksi administratif, dan mengumumkan nama calon yang lulus seleksi kepada masyarakat untuk mendapatkan masukan. Sebelum Panitia Seleksi menetapkan 3 orang calon untuk setiap posisi, dan menyampaikannya kepada Presiden.

Presiden selanjutnya menyampaikan 2 calon ketua maupun calon anggota di setiap posisi kepada DPR. Kemudian DPR bakal menyampaikan calon ketua/anggota terpilih kepada Presiden untuk diterapkan.