Di Tengah Polemik Truk ODOL, Apa Kabar Kesejahteraan Pengemudi?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti posisi para pengemudi angkutan barang sebagai pihak yang paling terdampak dalam polemik kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) atau truk ODOL.

Dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan ODOL di Jakarta, Rabu (17/7/2025), AHY menyampaikan selama ini para pengemudi sering dipersalahkan ketika terjadi kecelakaan di jalan, padahal mereka hanya menjalankan tugas di tengah kondisi kerja yang penuh risiko, minim perlindungan, dan kesejahteraan yang rendah.

"Pengaturan peningkatan kesejahteraan bagi para pengemudi kendaraan angkutan barang. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Ingat, para pengemudi ini seringkali menjadi korban dan juga seringkali dipersalahkan ketika terjadi kecelakaan di jalan," ujarnya.

Perlu Mencari Nafkah

AHY bahkan menyebut banyak dari mereka terpaksa mengoperasikan kendaraan dengan muatan berlebih untuk mencari nafkah. Dalam situasi seperti itu, pemerintah menurutnya wajib hadir memberikan perlindungan sosial dan hukum.

"Bahwa kendaraan dengan beban yang berlebihan, berbahaya, sudah diketahui berbahaya, tapi tidak ada pilihan. Karena bagi mereka ini adalah nafkah yang halal. Jadi kita harus berpihak pada para pengemudi,” tuturnya.

Langkah nyata yang diambil, menurut AHY, adalah memasukkan isu ketenagakerjaan pengemudi ke dalam agenda rakor kali ini. Pemerintah berupaya menyusun standar kerja layak, termasuk soal upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum untuk para pengemudi angkutan barang.

"Yang kita lakukan hari ini untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah dan negara untuk para pengemudi juga. Jadi saya rasa kalau ini bisa kita goalkan dan bisa kita jalankan dengan baik, kita bisa menyelamatkan pengemudi sekaligus upaya kita meningkatkan kesejahteraan mereka," tegasnya.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas isu lain seperti pemberantasan pungli dan deregulasi kebijakan ODOL. 

Sebelumnya, pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk menuntaskan permasalahan kendaraan Over Dimension Overload (ODOL) yang selama ini menjadi sumber kerusakan infrastruktur dan kecelakaan di jalan. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Koordinasi Penanganan ODOL yang digelar Kamis (17/7/2025).

AHY menyebutkan penanganan ODOL bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat serta kesejahteraan para pengemudi angkutan barang. Dia menilai, persoalan ODOL sudah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan pendekatan yang tegas serta terkoordinasi antar pemangku kepentingan.

"Ini pembahasan yang juga menyita perhatian berbagai kalangan, masyarakat luas. Dan semua yang ingin selamat di jalan. Kita tahu ODOL ini adalah permasalahan yang sudah berlarut-larut. Sekian belas tahun up and down. Untuk bisa menangani, menertibkan, sekaligus juga menghadirkan polisi, kebijakan yang memang bisa menjawab tantangan-tantangan yang kita hadapi,” ujarnya. 

AHY menekankan pentingnya sinergi antar lembaga serta komitmen dalam pelaksanaan solusi alternatif atas kebijakan Zero ODOL. Ia mengingatkan agar semangat penegakan aturan tidak redup di tengah jalan akibat hambatan teknis maupun non-teknis. 

Rakor Bahas 3 Agenda UtamaRakor ini juga membahas tiga agenda utama yaitu pemberantasan pungli di ekosistem angkutan barang, peningkatan kesejahteraan pengemudi, dan deregulasi serta harmonisasi kebijakan.

"Karena setiap kebijakan, apalagi aturan jika ditegakkan itu harus ada alternatif solusinya. Dan kita berharap kali ini di bawah koordinasi dan orkestrasi yang insya Allah juga terus kita jaga. Sinergi dan kolaborasi antar stakeholders ini harus kita kawal," jelasnya.

AHY menegaskan negara harus berpihak pada pengemudi, yang selama ini kerap menjadi korban sistem dan harus membawa kendaraan ODOL karena keterbatasan pilihan hidup.