Implementasi PP Nomor 28 Tahun 2024, Bagaimana Nasib Petani dan Industri Hasil Tembakau?

1/8

Seorang pria mengumpulkan daun tembakau di sebuah perkebunan di Kuta Cot Glie, Provinsi Aceh pada 2 Agustus 2025. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

1/8

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) berpotensi memberikan tekanan terhadap berbagai sektor, termasuk industri hasil tembakau (IHT). (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

1/8

Penyerapan hasil panen tembakau pun turut terancam dan membuat para petani menjerit. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

1/8

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif yang mendapat banyak kritik dari asosiasi petani tembakau mendapat sorotan dari anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

1/8

Bambang Haryo Soekartono mengatakan regulasi ini memiliki banyak persyaratan yang justru memberatkan petani, produsen, konsumen dan pedagang industri hasil tembakau. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

1/8

Ia menekankan bahwa regulasi ini berpotensi memicu gejolak ekonomi, meningkatkan angka pengangguran, dan menimbulkan masalah sosial yang lebih kompleks. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

1/8

Anggaran negara juga berpotensi defisit, karena cukai hasil tembakau menyumbang Rp 216,9 triliun atau sekitar 72% dari total penerimaan kepabeanan dan cukai pada tahun 2024. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

1/8

Bambang Haryo Soekartono menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara aspek kesehatan dan keberlangsungan ekonomi. Ia mengusulkan agar edukasi menjadi strategi utama. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)