Isu Beras Oplosan Bikin Masyarakat Pilih Belanja Langsung di Pasar Tradisional daripada Ritel

Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, fenomena terkait kualitas beras yang belakangan ramai diperbincangkan membuat masyarakat bergeser untuk berbelanja langsung di pasar tradisional daripada di ritel.

“Penjualan di pasar tradisional meningkat. Karena masyarakat beralih, karena mereka bisa melihat langsung (kualitas beras). Nah, ini fenomena menarik, sangat bagus,” kata Mentan melansir Antara di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Menurut Amran, pergeseran tren belanja ini sangat baik karena dapat langsung memutar roda ekonomi kerakyatan.

“Itu sangat bagus untuk didorong, kenapa?.Mendorong ekonomi kerakyatan, meningkatkan ekonomi-ekonomi pedagang-pedagang kecil, itu sangat menarik. Itu perlu dicermati,“ ujar dia.

Kendati demikian, dia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk tetap membeli beras di peritel modern menyusul adanya kekhawatiran soal kualitas beras yang buruk atau dioplos.

Beras medium dan premium yang ada di ritel hanya memiliki masalah kualitas patahan (broken) beras yang dinilai tidak sebanding dengan harga jualnya.

Namun, dia menegaskan bahwa kualitas itu tidak langsung membuat beras tersebut tidak laik untuk dikonsumsi. “Kalau medium itu broken-nya 25 persen, kalau premium 15 persen. Tapi kita lihat kondisi pada saat kita cek, itu broken-nya ada yang sampai 40 persen, ada 50 persen broken-nya, ada 30-35 persen,” ujar Amran.

“Nah, itu yang terjadi. Tapi itu semua untuk dikonsumsi itu aman, baik, enggak masalah. Hanya saja harganya terlalu tinggi dibanding kualitasnya, itu saja,” imbuh dia.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa tidak pernah meminta peritel modern untuk menarik beras premium yang ada di toko masing-masing guna mencegah kelangkaan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang pada Rabu (6/8) menyebut, para peritel diminta untuk menyesuaikan harga beras yang tidak sesuai dengan standar mutu dan takaran.

Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengeluarkan imbauan agar stok tetap disalurkan ke konsumen, tapi harus dilakukan penyesuaian berupa penurunan harga. Itu berlaku terhadap beras yang terindikasi tidak memenuhi standar beras premium.

Pemerintah akan menghapur harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium dan medium, serta menggantinya dengan satu harga maksimal. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya masih merumuskan harga baru beras tersebut.

"Oh harganya lagi dirumuskan," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Penghapusan HET beras premium dan medium sebetulnya telah dibahas dalam rapat koordinasi beberapa waktu lalu. Kemudian, tugas penghitungan harga beras baru diemban oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Zulkifli belum bicara banyak mengenai prosesnya. Namun, pihaknya masih menghitung besaran harga beras baru nantinya.

"Lagi dihitung," singkatnya.

Sebelumnya, Kebijakan terbaru pemerintah terkait beras dipastikan bakal mengatur antara lain periode transisi dan zonasi harga menyesuaikan kondisi geografis Indonesia yang luas. Ini diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

"Saya tentunya bersama seluruh stakeholder, termasuk kementerian dan lembaga dan juga teman-teman dari pelaku perberasan, kami juga sering intens berdiskusi supaya apapun yang jadi keputusan terbaik, ini bisa dijalankan,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2025).