Lahan BUMN Bakal Disulap Jadi Rumah Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa lahan milik BUMN dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah rakyat.

Upaya ini akan dilakukan melalui sinergi antara Kementerian PKP, Kementerian BUMN, serta asosiasi pengembang perumahan.

“Banyak asosiasi pengembang yang berminat membangun hunian di atas lahan BUMN. Kami akan lakukan konsolidasi dengan Kementerian BUMN dan para pengembang terkait lokasi yang tersedia,” kata Maruarar Sirait dalam keterangannya, ditulis Rabu (23/4/2025).

Ia juga secara khusus meminta Menteri BUMN Erick Thohir memberi kesempatan kepada asosiasi pengembang agar bisa memanfaatkan aset BUMN sebagai lokasi rumah rakyat, termasuk yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Dukungan Kementerian BUMN dan Potensi Investasi Asing

Maruarar mengapresiasi langkah Kementerian BUMN yang telah menyiapkan data lahan milik PT KAI, Pelindo, dan Perumnas yang potensial dibangun menjadi kawasan perumahan.

“Saya berterima kasih kepada Menteri Erick yang telah mengundang ekosistem perumahan BUMN dan menyampaikan data lahan yang tersedia,” ujarnya.

Selain menggandeng pengembang dalam negeri, Kementerian PKP juga membuka pintu bagi investor asing yang tertarik membangun hunian di atas lahan milik negara atau lahan lain yang sesuai peruntukannya.

Kolaborasi ini dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan kebijakan pro-rakyat.

Dalam rangka mendukung keterjangkauan perumahan, pemerintah tahun ini telah menyiapkan dana untuk 220 ribu unit rumah bersubsidi melalui skema KPR FLPP.

Program ini tidak hanya menyasar pekerja formal, tapi juga sektor informal seperti tukang bakso, tukang sayur, hingga asisten rumah tangga.

“Presiden ingin rumah subsidi bisa diakses oleh wong cilik, bukan hanya mereka yang bergaji tetap,” kata Maruarar. Ia juga tengah berkoordinasi untuk memindahkan sejumlah Lapas yang berada di lokasi strategis, agar lahannya dapat dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman baru.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan rakyat Indonesia banyak yang membutuhkan rumah. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah orang yang belum memiliki rumah atau backlog perumahan.

Erick mencatat, backlog perumahan sudah terlampau jauh. Program 3 juta rumah pun menjadi penting untuk bisa direalisasikan.

"Tadi rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, yang kita lihat backlognya sendiri sudah terlalu banyak tertinggal saat ini," ungkap Erick di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkapkan ada 9,9 juta orang yang belum memiliki rumah.

"Saya tambahkan, backlog (perumahan) sekitar 9,9 juta," ungkapnya.

Tak berhenti di situ, ternyata masih banyak orang yang memiliki rumah tapi tidak layak huni. Menteri Ara, sapaan akrabnya, mencatat ada 25-26 juta rumah yang perlu direnovasi.

"Rumah yang tidak layak huni, yang harus kita renovasi dengan segera dan masif itu sekitar 25-26 juta," katanya.

"Jadi memang PR (pekerjaan rumah) kita banyak, dengan kondisi yang ada saya pikir ini kolaborasi yang konkret lah," Ara menegaskan.