Menkeu Purbaya Rapat Kerja Bareng DPD, Bahas Hal Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk membahas pendalaman materi terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Rapat Kerja ini mengangkat tema penting yakni meningkatkan keadilan fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Menkeu Purbaya membuka pertemuan dengan gaya khasnya yang santai dan diselipi humor. Kendati demikian, Purbaya menegaskan, tujuannya dalam rapat tersebut adalah untuk membuka ruang dialog yang produktif.

"Tadi kita dengar sambutan dari Tamsil Linrung dan pak Pimpinan Komite IV, kalau saya jawab itu 2 jam lebih habis, keluhan-keluhannya sudah siap dan matang dilemparkan ke saya pada hari ini. Sementara saya bingung, posisi saya posisi yang dirugikan sekarang, anda nyerang saya masih defense (dengan nada bercanda). Target saya hari ini mudah-mudahan kita banyak diskusi," kata Purbaya, di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dalam paparannya, Menkeu menegaskan kebijakan fiskal yang dibangun bersama antara APBN, DPR, dan DPD memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan masyarakat secara merata.

Ia menegaskan, keberhasilan ekonomi tidak boleh diukur hanya dari segelintir orang yang kaya, sementara sebagian besar masyarakat tertinggal.

"Seluruh APBN, DPR, DPD untuk membuat masyarakat kita semua menjadi kaya. Saya selalu bilang mari kita kaya bersama, itu tujuan kita. Kalau kaya sendiri, tapi kan sebagian massa kita tidak begitu. Itu bukan keberhasilan kita, kalau kita cuman membuat kaya sebagian orang," ujarnya.

Purbaya mengungkapkan, dirinya mendapat amanah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk membawa perekonomian nasional ke arah yang lebih kuat dan berkeadilan.

Menurut dia, sejak masa kemerdekaan, tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memakmurkan rakyat. Namun, dalam perjalanan panjang, terkadang arah kebijakan tidak berjalan optimal.

"Mungkin dari sejak Kemerdekaan kita semua tujuannya itu, tapi jalannya pada lupa. Kadang-kadang jalannya tidak optimal, jadi saya ditugaskan oleh Presiden untuk membawa ekonomi kita ke arah yang lebih baik lagi. Karena sebelumnya tanpa kita sadari kita sempat mengalami keadaan membahayakan negara kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup.

Menurut dia, angka tersebut masih terlalu rendah untuk menekan tingkat pengangguran yang terus bertambah setiap tahun.

Purbaya mengungkapkan, banyak masyarakat yang akhirnya memilih bekerja di sektor informal karena sulit menemukan pekerjaan tetap. Padahal, sektor informal tidak mampu memberikan kesejahteraan jangka panjang seperti halnya sektor formal.

"Kalau 5% itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5% kenapa pengangguran turun? Karena kerjanya informal. Desain ekonomi enggak seperti itu, kita enggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menurut perhitungan Purbaya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6,7% untuk dapat menampung seluruh angkatan kerja baru di sektor formal.

Namun, tantangan besar menghadang. Sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia belum pernah lagi mencapai pertumbuhan setinggi itu. Imbasnya, sebagian besar tenaga kerja baru tidak terserap secara optimal, sehingga angka pengangguran tetap tinggi.

Kunci Capai Target Pertumbuhan Ekonomi

Purbaya menegaskan, kunci untuk mencapai target tersebut terletak pada penguatan sektor swasta. Ia yakin, jika mesin ekonomi nasional bisa kembali bergeliat melalui investasi dan industri produktif, pertumbuhan ekonomi di kisaran 6% bukan hal yang mustahil.

"Jadi kita harus ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. hitung-hitungannya berapa jadi potential growth-nya? Untuk sekarang mungkin 6,7%. Jadi kita harus tumbuh di situ. Harus tumbuh di sekitar 6,7% minimal untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja di sektor formal," pungkasnya.