Sektor Perikanan Terancam: Generasi Muda Tinggalkan Laut Indonesia Demi Kapal Asing

Liputan6.com, Jakarta - Laut Indonesia kini menghadapi ancaman serius, generasi muda perlahan meninggalkan profesi nelayan. Dulu menjadi kebanggaan, kini pekerjaan itu dianggap tidak lagi menjanjikan. Banyak pemuda pesisir memilih bekerja di kapal perikanan asing dengan iming-iming pendapatan yang jauh lebih besar.

Pada periode 2013–2015 sekitar 250 ribu WNI tercatat sebagai awak kapal perikanan (AKP) di kapal asing. Fenomena ini menjadi kekhawatiran serius bagi Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), yang menilai menurunnya minat pemuda menjadi nelayan dalam negeri dapat mengancam masa depan sektor perikanan nasional.

“Alasan utamanya adalah pendapatan. Banyak pemuda merasa hasil melaut di negeri sendiri tidak cukup untuk hidup layak,” ujar Ketua Umum KPPMPI Hendra ditulis Senin (3/11/2025).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022, terdapat sekitar 2,2 juta nelayan kecil di Indonesia atau 85 persen dari total nelayan nasional. Sebagian besar menggunakan kapal kecil di bawah 5 Gross Ton (GT), dengan jangkauan terbatas dan hasil yang tak menentu.

Menurut Hendra, tantangan utama nelayan kecil bukan hanya keberanian menghadapi ombak, tetapi juga minimnya akses terhadap modal, peralatan, dan pasar. Tanpa dukungan yang memadai, pendapatan mereka cenderung stagnan bahkan menurun.

Ia mencontohkan kondisi nelayan di Buru Selatan dan Ternate. Banyak di antara mereka tak mampu memperbarui kapal atau alat tangkap, sementara harga ikan tidak sebanding dengan biaya dan risiko melaut. Akibatnya, banyak nelayan terjebak utang pada juragan.

“Risiko melaut tinggi, tapi tanpa perlindungan sosial yang layak. Tak heran banyak pemuda memilih bekerja di kapal asing. Meski risikonya sama, pendapatan dan jaminan sosialnya jauh lebih baik,” jelas Hendra.

Penelitian Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mencatat, pendapatan AKP di kapal asing bisa mencapai USD 300–USD 1.000 per bulan, sementara nelayan lokal hanya menerima USD 9–USD 210.

Selain faktor ekonomi, keterbatasan modal membuat pemuda pesisir sulit memiliki kapal sendiri. Banyak kapal warisan orang tua sudah tua dan tak layak pakai, sementara biaya perbaikan tak terjangkau. Kondisi ini mendorong semakin banyak pemuda bekerja sebagai AKP di luar negeri, meski rentan eksploitasi.

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat, pada 2024 terdapat 456 kasus yang menimpa pekerja migran sektor perikanan. Dari jumlah itu, 43 persen diduga terkait perdagangan orang dan kerja paksa.

KPPMPI juga menyoroti rendahnya Indeks Kesehatan Laut (OHI) Indonesia yang hanya meraih skor 61 dan berada di peringkat 189 dari 220 negara.

“Indonesia seharusnya bisa meniru langkah Tiongkok yang memperkuat armada dan SDM kelautannya,” ujar Hendra.

Ia menegaskan pentingnya reformasi tata kelola sektor perikanan agar pemuda kembali bangga menjadi nelayan.